TRIBUNNEWS.COM - Perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hingga kini masih berada di posisi akhir dan jauh di bawah paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran, serta paslon nomor urut satu Anies-Cak Imin.

Data penghitungan suara atau real count KPU pun menunjukkan suara Ganjar-Mahfud terus berada di kisaran 16-17 persen dari total suara Pilpres 2024.

Kini pun muncul dugaan adanya algoritma untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud di angka 17 persen saja.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Tak hanya Hasto, cawapres nomor urut tiga Mahfud MD juga turut bersuara soal dugaan penguncian suara Ganjar-Mahfud tersebut.

Sebelumnya Hasto mengaku mengetahui dugaan adanya algoritma yang seolah menekan suara Ganjar-Mahfud berada di angka maksimal 17 persen itu setelah ia berbicara dengan pakar teknologi informasi.

Namun Hasto enggan mengungkapkan siapa pakar yang memberikan informasi itu padanya.

"Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," kata Hasto di Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut Hasto juga mengungkap dugaan adanya gangguan siber dalam proses form C1.

Menurutnya, perlu ada audit forensik dan meta untuk mengusut gangguan-gangguan itu.

"Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut pakar IT tersebut Pemilu seharusnya berlangsung dua putaran," ujarnya.

Baca juga: KPU Bantah Kunci Perolehan Suara Ganjar-Mahfud, Sekjen PDIP: KPU Nggak Tahu

Sementara itu Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar isu tersebut sejak proses pemungutan suara belum dilaksanakan.

"Ya biar saja diolah di masyarakat, itu kan juga sudah lama, sebelum pemilu kan juga sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada."

"Sudah dikunci sekian, dan angkanya (perolehan suara) itu peris," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

Baca juga: VIDEO Hasto Tepis Isu PDIP Tak Satu Suara Usulkan Hak Angket

Mahfud mengatakan, dugaan itu bakal dibuktikan oleh pihaknya.

Meski demikian, Mahfud belum memastikan apakah dugaan terkait isu itu akan dilampirkan melalui hak angket di DPR RI atau melalui penyelesaian perkara hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tinggal nanti pembuktiannya aja, nanti lihat saja," ujarnya.

Baca juga: Dianggap NasDem Bak Kura-kura, PDIP: Belum Bersuara Tak Berarti Diam

KPU Membantah Tudingan PDIP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait hasil Pilpres 2024.

Bantahan tersebut diungkap oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Hasyim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS.

"Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada."

"Jadi semuanya yang dihitung KPU berasal dari perolehan suara di TPS," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (8/3/2024).

Baca juga: Mahfud soal Hak Angket, Sebut Naskah Akademik Sudah Jadi, PDIP Mulai Kumpulkan Tanda Tangan

Hasto Respons Bantahan KPU, hingga Ungkit Kekuatan Besar di Belakang KPU

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merespons bantahan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari soal dugaan adanya algoritma untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud.

Hasto mengukapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap.

"Inikan kekuatan di belakang KPU. KPU sendiri nggak tahu. Bahkan KPU pura-pura nggak tahu ketika IP Address-nya (Sirekap) dipindahkan," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui.

Baca juga: Sekjen PDIP Harap Jokowi Tak Hilangkan Sejarah PPP Demi Kepentingan PSI 

"Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya," kata Hasto.

Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa.

"Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shut down," tegasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rahmat Fajar Nugraha/Milani Resti Dilanggi)

Baca berita lainnya terkait Pemilu 2024.