TRIBUNNEWS.COM - Masuknya nama Menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono dalam bursa Pilkada Sleman kian ramai diperbincangkan publik.

Beberapa partai politik pun turut menanggapi soal peluang istri Ketum PSI Kaesang Pangarep itu di Pilkada Sleman.

Di antaranya ada dari PAN dan Demokrat yang terkesan mendukung majunya Erina menjadi orang nomor satu di Sleman.

Menurut Politikus Partai Demokrat, Herman Khaeron, siapapun memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Hak dipilih ini juga tak hanya berlaku pada anak atau menantu presiden saja.

Rakyat biasa pun memiliki hak yang sama dan telah tercantum dalam undang-undang.

"Hak dipilih dan hak memilih itu berlaku untuk siapapun. Oleh karenanya, tidak hanya berlaku di anak presiden, menantu presiden, rakyat biasa, sama saja haknya."

"Dalam undang-undang sma saja haknya," kata Herman dilansir Tribun Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Herman menegaskan, dalam undang-undang juta tidak ada pembatasan terkait siapa sosok yang bisa maju dalam dunia politik.

Oleh karena itu, Herman memilih menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada rakyat.

Karena rakyatlah yang akan memilih langsung dan menentukan calon pemimpinnya.

Baca juga: Jawaban Singkat Gibran dan Respons Nyeleneh Bobby Tanggapi Erina Gundono Masuk Bursa Pilkada Sleman

Rakyat juga pasti bisa menilai mana pemimpin yang layak atau tidak.

"Suara rakyat, suara tuhan. Rakyat yang menentukan, Kalau rakyat menginginkan beliau ya, terpilih. Kalau rakyat tidak meminta ya tidak terpilih."

"Jadi justru klo undang-undang membatasi, oh ini tidak boleh anak presiden, anak menteri jadi diskriminatif."

Baca juga: Erina Gudono Didorong Maju Pilgub Sleman, Pengamat Singgung Soal Kekuasaan dan Dinasti Politik