Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti mengkritisi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar.

Koalisi besar ini menggabungkan partai politik (parpol) yang memiliki kesamaan visi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"(Wacana) mengusulkan Jokowi itu bisa menjadi ketua koalisi besar, Barisan Nasional, saya bilang ini kita orang Indonesia kok mau niru Malaysia dengan Barisan Nasional?" kata Ikrar dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (16/3/2024).

Ikrar menjelaskan, Barisan Nasional di Malaysia dibentuk dari gabungan etnis Melayu, Tionghoa, dan India.

Baca juga: Kata Anies, Gibran hingga Mahfud soal Wacana Koalisi Besar yang Dipimpin Jokowi

"Malaysia itu ada 3 etnik besar di situ, yaitu etnik Melayu, etnik India, dan etnik Tionghoa di situ kan. Makanya 3 etnik besar itu atau partai yang menaungi 3 etnik besar itu mereka kemudian menyatu dalam satu kekuatan yang namanya Barisan Nasional," ujarnya.

Mantan Duta Besar (Dubes) RI di Tunisia ini menuturkan, di Indonesia tidak demikian karena tak mengenal pembagian etnis dan ras.

"Jadi adalah salah besar kalau kita akan membangun koalisi politik seperti yang dilakukan Malaysia melalui Barisan Nasional," ungkap Ikrar.

Baca juga: Pengamat Singgung Bakal Ada Lobi Istana Jika Presiden Jokowi Maju Jadi Ketua Umum Golkar

Wacana menjadikan Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.

Hal ini disampaikan Grace dalam Sebuah video yang ditayangkan di YouTube Kompas.com pada Selasa (12/3/2024).

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace.

Menurutnya, Jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik.