Hasto PDIP: Yang Tertidur Saat Demokrasi Terancam, Akan Bangun di Alam Kediktatoran
Hasto mengingatkan bahwa saat roda kekuasaan tak lagi menaati jalur demokrasi, maka rakyat yang berdaulat harus bangkit berintervensi.
Penulis: Reza Deni
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti berbagai upaya kecurangan yang dilakukan selama Pemilu 2024 yang dilakukan mulai dari hulu ke hilir.
Bahkan, dia pun menilai berbagai upaya kecurangan ini telah menggerus nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan selama ini.
Baca juga: KPU dan Hasto Kristiyanto Saling Bantah soal Dugaan Penguncian Perolehan Suara PDIP di Pemilu 2024
Maka, Hasto mengingatkan bahwa saat roda kekuasaan tak lagi menaati jalur demokrasi, maka rakyat yang berdaulat harus bangkit berintervensi untuk tegaknya demokrasi.
Kutipan itu disampaikan Hasto dengan mengutip pernyataan seorang budayawan Jerman, Johann Wolfgang von Goethe.
"Saya ingin sekadar menutup dengan suatu pesan yang sangat baik dari seorang budayawan Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, yang mengatakan saat roda kekuasaan tak lagi menaati jalur demokrasi, maka rakyat yang berdaulat harus bangkit berintervensi untuk tegaknya demokrasi," kata Hasto saat diskusi publik bertajuk 'Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik' di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Baca juga: Hasto Klaim Hasil Audit Forensik Sirekap oleh Pakar IT PDIP: Perolehan Suara Ganjar-Mahfud 33 Persen
Hasto lalu melanjutkan kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe, yakni siapa pun yang tertidur ketika demokrasi mendapat ancaman, maka akan menerima kenyataan dan mengalami alam kediktatoran.
"Ini wujud akuntabilitas publik demi kesinambungan demokrati otentik demokrasi harus dikawal dari kecenderungan penguasa imperium, karena siapapun yang tertidur ketika demokrasi ini menghadapi ancaman, maka ketika dia bangun, dia akan mengalami alam kediktatoran. Ini yang harus kita selamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," tegasnya
Sementara itu, Hasto menyampaikan bahwa berbagai pengakuan sudah menunjukan ketika rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) atau suatu intervensi yang melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan presiden tetap dilakukan.
"Karena ada hubungan kekerabatan, ada kepentingan-kepentingan politik, itu mudah diintervensi," jelasnya.
