TRIBUNNEWS.COM - Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal hasil Pilpres 2024. 

Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) itu bakal didaftarkan ke MK pada Jumat (22/3/2024) besok atau Sabtu (23/3/2024). 

Hal itu disampaikan Ganjar dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Maka setelah pengumuman tadi malam, Tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat, kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi."

"Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada, yang kami persiapakan untuk menjadi pertimbangan hakim MK nantinya," kata Ganjar, Kamis (21/3/2024).

Menurut Ganjar permohonan gugatan ini nanti akan menjadi momentum yang baik bagi MK untuk menunjukan kredibilitasnya setelah diterpa krisis marwah usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

MKMK sebelumnya menyatakan bahwa mantan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik dalam putusan perkara nomor 90 tentang syarat capres-cawapres.

Buntutnya, Anwar Usman kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. 

"Saya kira ini menjadi momentum yang sangat bagus nantinya bagi majelis hakim yang ada di MK untuk menunjukan kredibilitasnya setelah dulu ada putusan MKMK, setelah kita melihat juga penyelenggara pemilu mendapatkan pelanggaran etik," tutur Ganjar. 

Ganjar berharap, MK bisa mengadili permohonan ini dengan baik agar marwah demokrasi juga kembali berjalan sesuai aturan. 

"Tim akan segara mendaftarkan itu. Tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi jauh lebih baik dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu."

Baca juga: Timnas AMIN Sudah Prediksi Prabowo-Gibran Bakal Menang di Pilpres 2024

"Dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan," kata Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, sudah menyiapkan bukti dan saksi untuk perkara PHPU di MK. 

"Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, dengan fakta, dengan ahli-ahli yang akan kami ajukan."