TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi paling buncit berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU Rabu (20/3/2024) malam.

Diketahui hasil Pilpres 2024 menetapkan Prabowo-Gibran unggul dari kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara.

Kemudian pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara.

Terakhir, pasangan nomor urut 03, Ganjar-Mahfud hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara.

Dari total 38 provinsi, Prabowo-Gibran berhasil menang di 36 provinsi.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Akan Susul Anies-Imin Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Hari Ini Atau Sabtu Besok

Anies-Muhaimin unggul di dua provinsi. Sementara, Ganjar-Mahfud tak unggul di provinsi mana pun.

Menyikapi perolehan suara Ganjar-Mahfud, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap penyebab Ganjar-Mahfud berada di posisi buncit dalam Pilpres 2024.

Padahal, kata Hasto, partai pendukung Ganjar-Mahfud yakni PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo solid.

Baca juga: Hasto Tegaskan Pemilu Belum Selesai, sebut PDIP Dukung TPN Ganjar-Mahfud Ajukan Gugatan ke MK

Hasto mengklaim banyak pendukung di akar rumput mendapat intimidasi saking solidnya mesin partai pendukung Ganjar-Mahfud.

Karena soliditas tersebut, Hasto mengatakan, partai pengusung Ganjar-Mahfud pun harus berhadapan dengan Presiden Joko Widodo yang diduga ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Kita ini berhadapan dengan abuse of power dari presiden Jokowi yang semua aspek dikerahkan. Bansosnya, instrumen hukumnya, hasilnya sudah disetting terlebih dahulu seperti zaman orde baru, anggarannya ada automatic adjusment, itu kita hadapi," kata Hasto, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Hasto mengatakan, dikerahkannya instrumen yang dimiliki Jokowi menunjukkan adanya rasa takut yang begitu besar.

Sekjen PDIP pun mengklaim, Ganjar-Mahfud telah memiliki keunggulan sejak saat debat antar Capres Cawapres berlangsung. Terlebih, saat debat, istri Ganjar, Siti Atiqoh Supriyanti dan putranya, Alam Ganjar selalu hadir menemani.

"Bagi yang merasa menang memanipulasi itu adalah kemenangan sementara. Jadi mereka tentu saja yang berjuang kebenaran kalau mimpi pun mimpi perjuangan. Bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, mimpinya itu mimpi hukuman," ucapnya.

Tak hanya suara Capres-Cawapres yang diusung PDIP, tiga partai lain pengusung Ganjar-Mahfud yakni PPP, Perindo, dan Hanura tidak lolos syarat ambang batas parlemen, karena perolehan suara Pileg DPR RI berdasar hasil rekapitulasi KPU di bawah 4 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU, PDIP menjadi partai yang meraup suara terbesar dalam Pemilu 2024.

PDIP mendapat 25.387.279 suara atau 16,72 persen dari suara sah dalam Pemilu 2024.

PDIP kehilangan hampir 2 juta suara dari pemilu 2019.

Diketahui PDIP mengantongi 27.053.961 suara atau 19,33 persen dalam Pemilu 2019.

Sementara itu, PPP kemungkinan terdepak dari DPR RI karena perolehan suaranya tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen 4 persen. PPP hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Sehingga, PPP masih butuh sekitar 200 ribu suara lagi untuk tetap bertahan di DPR RI.

Tentunya hal tersebut akan melihat hasil dari sengketa perolehan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Begitu pun dua partai pendukung Ganjar-Mahfud lainnya yakni Perindo dan Hanura belum bisa duduk di DPR RI karena suaranya masih jauh dari angka 4 persen.

Perindo pada Pemilu 2024 ini mengantongi 1.955.154 suara atau 1,29 persen dan Hanura mendapat 1.094.588 atau 0,72 persen persen.

Hasto mengatakan kecilnya perolehan suara partai pendukung Ganjar-Mahfud tersebut akibat begitu masif operasi yang dilakukan pihak tertentu untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan parpol-parpol pendukung.

"Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suata pendukung Ganjar-Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan," ucap Hasto.

Terkait upaya menghambat pasangan calon nomor urut 3 itu, Hasto menyebut, di antaranya seperti kesaksian Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Wijayanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi, jauh sebelum kampanye presiden dijalankan.

"Bahwa, tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power presiden. Tetapi juga PDIP pun akan diturunkan kursinya," kata Hasto.

Ia kemudian juga menyoroti, hasil perolehan suara parpol-parpol pendukung Ganjar-Mahfud yang diduga sengaja dikecilkan.

Satu di antaranya, ia menyebut, dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggunakan suara PPP.

"Dan kemudian akibatnya juga ke teman-teman dari PPP kita melihat ada upaya untuk penggelembungan suara PSI saat itu yang dilakukan secara sistemik," kata Hasto.

"Dan kemudian suara dari PPP, Perindo, dan Hanura yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti ini hasilnya," tambahnya.

Meskipun begitu, Hasto mengatakan proses Pemilu 2024 belum selesai.

Hasto mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud selanjutnya akan mengajulan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto menyebut, proses Pemilu 2024 dinilai bermasalah dari hulu ke hilir.

Menurutnya, telah terjadi skandal luar biasa yang dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait aturan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sehingga ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun, itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu," ucapnya.

Kubu Anies-Muhaimin justru bergerak lebih cepat dengan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke MK, Kamis (21/3/2024).

Permohonan PHPU diajukan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin.

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan, upaya pihaknya dalam rangka meluruskan kembali proses demokrasi menjadi lebih baik.

"Kita menginginkan agar praktik demokrasi kita lebih baik," kata Anies di Markas Pemenangan AMIN, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Maka kita tegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh beberapa banyak media pun menyaksikan dari mulai aspek kebijakan, aturan, sampai eksekusi ada banyak problem. Kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai bukti dan telah mengumpulkan pakar serta ahli dalam pengajuan gugatan ke MK ini

"Ini kerja yang sudah cukup lama satu bulan lamanya kami menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan ahli, sehingga kajiannya sangat matang insyaallah, dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti dan saksi saksi juga yang sudah kami siapkan insyaallah cukup meyakinkan, nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK," katanya.

Gerindra Sebut Tidak Bisa Tunjukkan Bukti

Terpisah Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan sangkaan pemilu curang kepada Prabowo-Gibran merupakan tuduhan yang lemah dan tida berdasar.

"Protes-protes yang dialamatkan terhadap pemilu adalah protes-protes yang sudah kita dengar, misalnya tidak netral, tidak jujur, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti dalam protes itu ketidaknetralan, ketidakjujuran, dan seterusnya," ucap Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Ia menjelaskan dugaan kecurangan pemilu justru banyak terjadi pada pemilihan legislatif (pileg).

Hal tersebut diketahui seusai perhitungan suara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga pusat.

"Apakah perhitungan dari partai yang satu ke partai yang lain, apakah dalam satu partai, antar caleg, atau satu caleg dalam satu partai. Itulah yang menyebabkan perhitungan itu agak lambat. Karena ada protes bahkan demo di berbagai macam tingkatan sejak perhitungan," katanya.

Wakil Ketua MPR RI itu juga menyampaikan bahwa tuduhan penggelembungan suara juga banyak terjadi di pileg.

Karenanya, pelaksanaan pilpres cenderung berlangsung dalam suasana yang kondusif dan demokratis.

"Tuduhan penggelembungan juga dialamatkan kepada Pileg, bukan di Pilpres. Apa artinya, artinya pilpres ini berlangsung dalam suasana kondusif, demokratis, terbuka, jujur, dan damai. Itulah yang kami sebutkan ini pemilu yang paling enjoy, karena semua datang dengan partisipasi yang tinggi," jelasnya.

Di sisi lain, Muzani mengaku tidak masalah jika nantinya kubu paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Gugatan itu kan nanti bukan antarpartai peserta pemilu, bukan antar paslon. Gugatan itu dialamatkan kepada keputusan KPU yang nanti akan memenangkan pasangan 02, yang digugat adalah keputusan KPU terhadap hal itu," jelasnya

"Kemudian kita akan memperkuat keputusan KPU bahwa sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepada KPU atas kemenangan 02 adalah sangkaan dan tuduhan yang lemah, tidak berdalil, tidak berdasar, tidak terbukti," ucapnya.

Peluang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Menang di MK Kecil

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Anies-Muhaimin dan Ganjar Mahfud menangkan gugatan Pilpres 2024 di MK kecil.

Jamiluddin pun mengungkap alasannya.

Pertama, kata Jamiluddin, MK selama ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena itu, MK kerap disebut mahkamah kalkulator.

Dengan pendekatan seperti itu tentu, menurut Jamiluddin, sangat sulit bahkan impossible bagi pasangan Amin dan Ganjar-Mahfud untuk menunjukkan bukti kecurangan.

Sebab, pasangan Anies-Imin harus bisa membuktikan selisih suaranya dengan Prabowo-Gibran yang hampir 46 juta.

"Sementara pasangan Ganjar-Mahfud harus bisa menunjukan selisih suara dengan Prabowo-Gibran sekitar 69 juta," kata Jamiluddin kepada wartawan Jumat (22/3/2024).

Selain itu, Jamiluddin mengatakan besarnya selisih suara itu tentu sangat menyulitkan bagi dua pasangan capres itu untuk menunjukkan buktinya ke MK.

Tanpa adanya bukti tersebut, MK dengan pendekatan kalkulator tampaknya akan menolak gugatan dua pasangan capres tersebut.

Alasan kedua, upaya menggugat dengan tuduhan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tampaknya juga akan ditolak MK.

Sebab, pendekatan ini lebih ke kualitatif, yang tidak sejalan dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan MK selama ini.

Meskipun ada upaya menunjukkan pelanggaran TSM, maka peluangnya hanya pada wilayah terjadinya TSM.

"Kemungkinannya MK hanya memutuskan pemilihan ulang di wilayah yang terjadi pelanggaran TSM. Namun kemungkinan itu sangat kecil dan tidak akan menganulir hasil pilpres yang diumumkan KPU," ucapnya.

"Jadi, peluang untuk menganulir hasil pilpres 2024 tampaknya impossible. Pasangan Prabowo-Gibran tampaknya tinggal menunggu pelantikan pada 20 Oktober 2024," tandasnya.

(Tribunnews,com/ Ibriza/ Umam)