"Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan," ujar Suhartoyo, Kamis (28/3/2024). 

Reaksi Kubu Prabowo-Gibran 

Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menilai seharusnya menteri tak perlu dipanggil bersaksi. 

"Kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya itu (panggil menteri) tidak terjadi, kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak," kata Otto, Kamis (28/3/2024). 

Ia menilai perkara hasil Pilpres ini merupakan sengketa antar dua pihak.

Sehingga, dalam hukum, menurut Otto, berlaku asas yang sifatnya universal.

Artinya, bagi mereka yang mendalilkan sesuatu maka mereka yang harus mebuktikannya. 

"Jadi istilahnya adalah, terutama adalah berdeun proof, kalau you mau membuktikan sesuatu, you cari buktinya. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, (lalu bilang) 'Pak Hakim saya ini benar, tolong Hakim panggil si anu', itu enggak bisa. Ini perkara dua pihak," jelasnya.

Adapun permintaan pemanggilan pihak kepada majelis hakim, jelas Otto, dapat dilakukan jika sengketa yang berlangsung merupakan pengujian undang-undang.

"Tapi perkara yang namanya sengketa lalu dia minta menteri, kalau dia minta Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) dipanggil terus enggak habis-habis kan," katanya.

Namun demikian, Otto menyoroti sikap majelis hakim MK yang sudah menerapkan hal yang sebagaimana mestinya.

"Tapi, tadi hakim sudah tegas mengatakan memang begitu." 

"Tapi, kalau Mahkamah merasa perlu untuk kepentingan dari Mahkamah, Mahkamah boleh memanggil, tapi kami (Para Pihak) enggak boleh nanya, Mahkamah saja yang nanya-nanya, itu diperlukan untuk kepentingan dia agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik, tapi bukan untuk para pihak yang ingin membuktikan dalilnya," kata Otto.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Ibriza Fasti)