Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memetakan masalah pascapemilu 2024.

BPIP pun menggandeng pihak kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024).

Diskusi tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa FISIP Undip.

Hadir sebagai pembicara, di antaranya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Dekan FISIP Undip.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Dr. Adhianti, S.IP., M.Si. dalam sambutannya menuturkan, situasi pemilu tahun ini berbeda dengan pemilu tahun 2019.

Disaat itu, pemilihan sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga muncul sebutan cebong dan kampret.

“Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini”, ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (29/3/2024).

Adhianti menambahkan, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi, lantaran para mahasiswa selalu berpikir kritis dan menawarkan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi.

“Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dimana hal-hal seperti ini-lah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang”, tutur Adhianti.

Meski kerap melontorkan beragam kritik, mahasiswa diharapkan tetap menjalankan tugas utama yakni belajar sebaik-baiknya.

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, S.Sos pun menanggapi masalah yang terjadi pada Sirekap KPU.

Ia tidak menampik masih terdapat kekeliruan dalam sistem ini dan pihaknya pun menerima banya rekomendasi perbaikan dari Bawaslu agar penghitungan suara berjalan transaparan.
“Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang banyak sekali keliru. Ya biarkan saja keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu dan transparan”, ujarnya.

Disinggung tentang rawannya terjadi kecurangan, Handi mengaku pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk UU Pemilu beserta turunannya.