TRIBUNNEWS.COM - Empat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menghadiri sidang perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024), hari ini.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini, akan digelar Gedung MK RI 1, lantai 2, Jakarta mulai Jumat pagi, pukul 08.00 WIB.

Diketahui, sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres hari ini, beragendakan mendegar keterangan dari pemberi keterangan lain yang diperlukan MK.

Terkait hal tersebut, empat menteri Jokowi memastikan akan memberikan keterangan yang diperlukan di MK.

Empat menteri Jokowi tersebut, meliputi Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Kemudian, ada dari pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam hal ini, Mensos Tri Rismaharini memastikan bakal memenuhi panggilan MK.

Meski begitu, Risma belum mengetahui pertanyaan yang akan dilayangkan para hakim MK kepadanya.

"Ya datanglah, diundang kok, InsyaAllah. Aku ngomong apa ya aku enggak tahu besok ngomong apa, ditanya apa belum tahu," kata Risma di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Lebih lanjut, Risma mengaku tidak melakukan persiapan khusus dalam menghadapi pemanggilan MK ini.

"Enggak ada, enggak ada pokoknya ngomong kalau ditanya," ucap Mantan Walikota Surabaya itu.

Baca juga: Ahli Prabowo-Gibran di Sidang MK: Kubu Ganjar yang Diuntungkan oleh Bansos

Selain itu, Risma mengaku tidak ada arahan dari PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi sidang ini.

Kehadiran menteri di MK juga dikonfirmasi oleh Airlangga Hartarto.

Ia menegaskan, akan menghadiri sidang tersebut.

Airlangga dan tiga menteri lainnya dijadwalkan memberikan keterangan terkait Pemilu 2024 hari ini.

"InsyaAllah saya hadir," kata Menko Perekonimian usai melepas mudik gratis Golkar di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Airlangga mengaku, telah menerima undangan dari MK yang diterimanya pada Selasa (3/4/2024) malam.

Hal senada juga disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Ia memastikan hadir dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di MK.

"Iya, lah. Wong diundang mosok, apalagi kalau kalian yang ngundang, pasti hadir saya," katanya, usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 di Lapangan Silang Monas, Gambir Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Muhadjir mengatakan, dirinya seharusnya akan berangkat ke Mesir pekan ini.

Namun, ia harus memenuhi panggilan MK.

Pria yang lahir 29 Juli 1956 itu menyebut, telah menerima surat pemanggilan secara resmi dari MK pada Selasa (2/4/2024) malam.

Konfirmasi kehadiran di MK juga disampaikan pihak Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani dipastikan menghadiri panggilan MK untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut, disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo.

Menurutnya, Menkeu telah menerima surat panggilan dari MK pada Selasa (2/4/2024).

"Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan MK di sidang sengketa Pemilu Jumat 5 April 2024 pukul 08.00 WB."

"Surat Panggilan Sidang sudah diterima kemarin malam," ucap Yustinus, Rabu (3/4/2024), dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan siap untuk memenuhi panggilan pada Jumat ini.

"Kalau ada undangannya ya Insya Allah kita datang. Kalau ada undangan resmi," kata Sri Mulyani, ditemui di acara Silaturahmi Media di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2024).

Sebelumnya, MK telah mengabarkan akan memanggil empat Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk didengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan perkara PHPU pada Jumat ini.

Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo sebagai Ketua Majelis Hakim Pleno dalam sidang kedua sengketa Pilpres pada Senin (5/4/2024) kemarin.

Namun, Suhartoyo menepis anggapan MK menghadirkan para Menteri atas permohonan para Pemohon baik Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Ia menegaskan, pemanggilan kepada para menteri itu, untuk kepentingan hakim.

“Sebagaimana diskusi (Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH), universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak."

"Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” katanya di Ruang Sidang Pleno MK, Senin, dilansir situs resmi MK.

Baca juga: 4 Poin Keterangan Ahli Prabowo di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Sebut MK Tak Bisa Gugurkan Gibran

Jokowi Beri Lampu Hijau untuk 4 Menterinya Hadir di Sidang MK

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan lampu hijau kepada empat menterinya untuk menghadiri  sidangsengketa Pemilu di MK pada Jumat ini.

Bahkan, ia memastikan keempat menterinya hadir di persidangan di MK.

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi setelah melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Presiden mengatakan, para menteri akan memberikan keterangan kepada hakim MK sesuai apa yang telah dilakukan.

Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan keterangan soal anggaran.

"Kalau bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat, ya," jelas orang nomor satu di Indonesia ini.

Di sisi lain, Jokowi enggan mengomentari mengenai sidang sengketa Pemilu yang akan menghadirkan menterinya.

"Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 96,2 juta suara atau 58,58 persen dari jumlah keseluruhan suara.

Sementara capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,95 persen atau 40,9 juta suara.

Lantas, paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 27,04 juta suara atau 16,47 persen.

Setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024, kubu Anies dan Ganjar mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Harusnya Pergi ke Mesir, Menko Muhadjir Effendy Siap Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Taufik Ismail, Reza Deni, WartakotaLive.com/Ramadhan L Q, Kompas.com)