TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menegaskan program bantuan sosial (bansos) adalah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino, gangguan rantai pasok global, dan daya beli masyarakat. 

Hal itu ia sampai dalam keterangannya di sidang sengketa pemilihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konsitusi (MK), Jumat (5/4/2024). 

"Pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar pada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun," bebernya. 

Bantuan ini, jelas Airlangga, disalurkan melalui Badan Pangan Nasional. 

Kemudian untuk bantuan langsung tunai El Nino, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah menggelontorkan dana 200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM terealisasi 7,5 triliun.  

Ia menegaskan  program perlindungan sosial ini adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan serta mempertahankan kehidupan dan penghidupan. 

Oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi. 

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres Diwarnai Aksi Walk Out dan Hujan Protes, Anies Anteng Naik MRT

"Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan," tuturnya.

"Oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023, 2024 risiko dari pada El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan," tambah Airlangga.

Airlangga juga menegaskan penetapan proram pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI serta melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.