Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir kecuali pada 2023.

Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.

Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Baca juga: Hakim MK Pertanyakan soal Pergantian Dirut Bulog Budi Waseso, Ada Kaitan Cawe-cawe Jokowi?

Tri Rismaharini

Risma, demikian dia disapa, mendapatkan kesempatan terkahir dalam memberikan penjelasan soal bansos di MK.

Kehadirannya tak juga membahas sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial.

Terutama soal anggaran terkait bansos.

Risma mengatakan Tahun Anggaran (TA) 2023 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,275 triliun.

Dimana Rp 83,316 triliun (95,46 persen) diantaranya untuk belanja bansos.

Ini berbeda dengan anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mencapai 86 triliun.

Anggaran tersebut, kata Risma, direalisasikan untuk PKH, bantuan pangan, non tunai dan bantuan El Nino 2023.

"Untuk sisanya Perlinsos ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia, disabilitas dan anak yatim," ujar Risma.

Sementara untuk TA 2024, Risma mengatakan total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Mario Christian Sumampow/Hasanudin Aco)