TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi satu dari empat menteri Presiden Jokowi yang memberi keterangan dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Keterangan yang disampaikan Airlangga dinilai sangat komprehensif karena menyajikan data-data pendukung, khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba menyatakan, Airlangga telah menjalankan tugas dan perannya dengan sangat baik terkait langkah pemerintah memberikan bansos.

Baca juga: Tim Hukum Ganjar-Mahfud Yakin MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran, Kubu AMIN Pede Menangkan Sidang MK

Menurutnya, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino.

"Penjelasan Pak Airlangga sangat komprehensif. Dari data-data yang dipaparkan bansos memang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Wijaya, Sabtu (6/4/2024).

Wijaya menyebut El Nino sangat berdampak pada produksi pangan terutama beras yang mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman maupun jadwal tanam yang mundur.

Kondisi tersebut membuat harga pangan melonjak yang secara otomatis sangat berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

"Justru salah jika sebagai Menko Prekonomian Pak Airlangga tidak melakukan apa-apa di tengah kondisi yang menuntut seperti itu. Penjelasan Pak Airlangga sangat logis," kata Wijaya.

Dalam sidang MK, lanjut Wijaya, Airlangga telah membuktikan bahwa pemberian bansos sejalan dengan regulasi.

Pada periode produksi padi yang menurun serta harga beras internasional dan inflasi yang meningkat, pemberian bansos menjadi pilihan kebijakan yang logis.

Baca juga: Jawaban Muhadjir Effendy & Sri Mulyani saat Hakim MK Tanyakan Alasan Mengapa Jokowi Sering ke Jateng

"Jadi tidak ada hal-hal keliru dan menyimpang seperti yang selama ini diopinikan oleh pihak-pihak yang menganggap bansos dipolitisasi. Pak Airlangga menjalankan tugasnya sesuai prosedur," kata Wijaya.

Sebelumnya, Airlangga bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK, Jumat (5/4/2024).

Mereka dimintai keterangan atas tudingan bahwa program bansos yang dilakukan menjelang pencoblosan berkontribusi besar dalam kemenangan telak pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.