TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Ridwan Kamil, Ahmed Zaki dan Erwin Aksa miliki potensi yang sama maju Pilkada Jakarta November mendatang.

"Golkar itu ukuran, standar dan parameternya sangat jelas. Yaitu siapa pun yang maju kepala daerah termasuk Jakarta dilihat siapa yang memiliki elektabilitas tertinggi?" kata Ujang Komarudin Senin (8/4/2024).

Menurut Ujang Komarudin, Ridwan Kamil, Ahmed Zaki dan Erwin Aksa nantinya akan dilihat bagaimana elektabilitasnya di lembaga survei.

"Nanti akan dilihat siapa yang memiliki elektabilitas tertinggi? Siapa yang memiliki elektabilitas terbesar? Dia yang akan didukung oleh Golkar," jelasnya.

Ujang lalu menerangkan bahwa ada tiga mekanisme survei untuk melihat elektabilitas para kandidat yang ada di Partai Golkar, khususnya di Jakarta.

"Siapa yang paling berpeluang dengan segala plus minusnya. Tentu ini harus dilihat nanti popularitas, elektabilitas maupun isi tasnya. Kalau saat ini tentu ketiganya masih punya peluang," tandasnya.

Baca juga: Bursa Cagub Pilkada DKI: RK-Erwin Aksa dari Golkar, NasDem Usul Ahmad Sahroni, PSI Jagokan Grace

Sebelumnya Partai Golkar tidak hanya menugaskan Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki dan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk maju di Pilgub Jakarta. 

Selain kedua nama itu, Golkar juga mendorong Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa untung maju di Pilkada Jakarta.

"Ada Pak Ridwan Kamil, Erwin Aksa," kata Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki usai acara pengarahan kepada Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu, (6/4/2024).

Menurutnya hanya tiga nama yang ditugaskan Golkar untuk maju di Pilgub Jakarta.

Ketiga nama tersebut kata Zaki diperintahkan agar mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan popularitas.

"Kader yang diberikan (surat) tugas itu wajib melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan popularitas baik itu individunya maupun partai Golkar," katanya.

Zaki mengatakan karena Partai Golkar hanya mendapatkan 10 kursi DPRD Jakarta  maka perlu koalisi dengan partai lain dalam mengusung calon.

Oleh karenanya penjajakan koalisi harus dilakukan dalam menghadapi Pilkada November mendatang.

Meskipun demikian kata dia, penjajakan koalisi tidak dilakukan oleh bakal calon melainkan oleh DPP Partai Golkar.

"Kalau untuk Jakarta (penjajakan koalisi) dilakukan DPP," pungkasnya.