TRIBUNNEWS.COM - Partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ramai-ramai memberi respons terkait sinyal bergabungnya PKS ke pemerintahan.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partau politik di parlemen yaitu PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

Sedangkan partai politik non parlemen yang mendukung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Sinyal bergabungnya PKS ke pemerintahan telah diakui Wakil Ketua Dewan Syura PKS, Hidayat Nur Wahid.

Menurutnya, PKS telah menjalin komunikasi intens dengan pimpinan Gerindra terkait kans merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gerindra Masih Kaji

Terkait sinyal bergabungnya PKS ke pemerintahan, Partai Gerindra memilih melakukan pengkajian terlebih dahulu dengan sejumlah partai.

"Ya mengenai masalah komposisi koalisi itu akan dibicarakan nanti. Pada saat ini masih dalam pengkajian dan komunikasi, baik dengan partai yang akan masuk maupun dengan partai yang sudah masuk," ujar Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Senin (29/4/2024).

Dasco meminta publik bersabar terkait kelanjutan partai yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan pemerintah.

Menurutnya, saat ini masih terlalu dini untuk memutuskan menolak atau menerima partai yang ingin bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

"Nah oleh karena itu, terlalu dini kalau kita ngomong apakah dapat menerima atau tidak menerima. Mohon bersabar," imbuhnya.

Baca juga: Gelora Tolak PKS Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Gerindra Yakin Bakal Ada Titik Temu

Ditolak Partai Gelora

Berbeda dari Gerindra, Partai Gelora secara terang-terangan menolak sinyal PKS gabung ke pemerintahan.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesian, Fahri Hamzah menilai aneh jika PKS akhirnya bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, PKS dikenal gencar memperjuangkan gagasan perubahan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selama Pilpres 2024.

"Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun" kata eks Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan Selasa (30/4/2024).

Demokrat Serahkan ke Prabowo

Mengutip dari Kompas.com, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron merespons niat PKS gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Herman, keputusan berada sepenuhnya di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024.

"Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini. Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo," ujar Herman, Senin.

Pernyataan senada diungkap Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Kamhar menyebut pihaknya menghormati sikap politik masing-masing partai, termasuk keinginan PKS gabung pemerintahan.

Golkar: Ini Sangat Sensitif

Ketya DPP Partai Golkar, Dave Laksono menagatakan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.

Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.

"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif," ujar Dave, Senin.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.

"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia.

Baca juga: Saling Sindir Partai Gelora dan PKS, Singgung Hasil Pileg 2024 hingga Gagasan Perubahan

PAN Serahkan ke Prabowo

Pernyataan senada juga diungkap Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo.

Menurutnya, PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo terkait partai yang ingin bergabung.

PAN diketahui sudah sejak lama mendukung Prabowo di Pilpres.

Karena itu, PAN yakin Prabowo akan membuat keputusan terbaik untuk koalisi ke depan.

PSI Sebut PKS dan PDIP Cocok Jadi Oposisi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Furqan Amini M Chan berharap tak banyak partai tambahan yang bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran juga membutuhkan partai penyeimbang yang berada di oposisi.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan."

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Wahyu Gilang Putranto/Hasanudin Aco) (Kompas.com)