Gelora Tolak PKS Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Gerindra Yakin Bakal Ada Titik Temu
Habiburokhman merespons sikap Partai Gelora yang menolak apabila PKS bergabung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons sikap Partai Gelora yang menolak apabila PKS bergabung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
"Kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (30/4/2024).
Dia sendiri mengaku belum ada informasi dari Prabowo sebagai presiden terpilih soal kabinet pemerintahan ke depan.
"Secara umum kami sadar betul rekan-rekan Partai Gelora sangat berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran," kata dia.
Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai segala kepentingan dalam politik dapat dibicarakan dalam musyarawah mufakat.
"Dan kita tahu kontestasi kemarin memang cukup dinamis, tapi kami lihat semua hal bisa dimusyawarahkan antarsesama anak bangsa," pungkasnya.
Baca juga: Beda Narasi Politik & Ideologis, Gelora Nilai Masuk Akal jika PKS Tetap Jadi Oposisi Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak PKS yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Mahfuz bicara soal PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada paslon Prabowo-Gibran.
"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).
Mahfuz juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran yang sangat ideologis dan menyerang sosok Presiden dan Wapres terpilih tersebut.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz.
Mahfuz lalu mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS.
Menurutnya, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.