TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pernyataan Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengaku tak ada masalah jika pihaknya menjadi koalisi atau oposisi pemerintah. 

Sebab, menurutnya PKS sudah memiliki pengalaman di dua posisi itu sebelumnya. 

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen, yaitu PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

Sementara itu, partai politik nonparlemen yang mendukung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

"Bagi kami nggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu di Pendopo Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Ia hanya menegaskan bahwa keputusan PKS oposisi atau gabung pemerintah ditentukan oleh Majelis Syuro.

Syaikhu dan seluruh jajaran DPP akan melaksanakan apa pun keputusan nantinya.

"Tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam koalisi atau oposisi, sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syura," tuturnya. 

"Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh majelis Syuro," lanjutnya. 

Baca juga: Ragam Komentar soal Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik, dengan tegas menolak wacana PKS gabung dengan Prabowo-Gibran. 

Mahfuz menilai PKS selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada presiden dan wakil presiden terpilih  Prabowo-Gibran.

"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz, Senin (29/4/2024).

Mahfuz kemudian juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran, termasuk saat kampanye.