"Dalam beberapa kesempatan, Pak Prabowo sudah menyampaikan bagaimana sebisa mungkin kita harus menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien, agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat se-optimal mungkin," ujarnya.

Herzaky menuturkan Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif bakal tetap memiliki batasan dalam mengelola anggaran.

Pasalnya, sebelum membuat keputusan, akan dilakukan pertimbangkan secara matang.

"Akan ada batasan-batasan seperti itu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua nanti dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya."

"Jika memang benar akan ada penambahan kementerian ke depannya, semuanya tentu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan secara matang," ungkapnya.

PAN

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mendukung wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru nanti.

Ia mengatakan penambahan nomenklatur kementerian merupakan hak Prabowo selaku presiden terpilih.

Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki segala masalah, jadi jika jumlah kementerian ditambah, maka itu adalah hal yang bagus.

Hal ini disampaikan Zulhas di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.

"Itu haknya presiden terpilih, ya. Tapi negara Indonesia yang besar, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada, kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur saya kira itu juga bagus," kata Zulhas.

Atas dasar itu, ia berujar banyak masalah yang masih perlu diselesaikan secara lebih detail.

Penambahan jumlah kementerian ini diharapkan bisa menjadi solusi.

"Dulu kan kita ada perumahan, misalnya, sekarang orang mau climate change iya kan, menjadi perhatian anak muda kita semua seluruh dunia atau penting lingkungan, misalnya."

"Itu saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus," terangnya.

Golkar