Ketua Umum Golkar Airlangga Bantah Muncul Gerakan Koalisi 4+1 di Pilkada 2024
Menjelang Pilkada 2024 yang akan digelar November mendatang muncul wacana gerakan koalisi 4+1. Begini kata ketua umum Golkar Airlangga Hartarto
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Pilkada 2024 yang akan digelar November mendatang muncul wacana gerakan koalisi 4+1.
Koalisi tersebut terdiri dari empat partai yang pada Pilpres 2024 lalu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, serta 1 lagi yakni Presiden Jokowi.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membatahnya.
Ia mengatakan dalam Pemilu yang bisa mengusung hanyalah partai politik.
"Wah. Untuk partai kan yang harus mengusung. Pilkada yang mengusung partai-partai," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (20/6/2024).
Adanya tambahan kekuatan koalisi KIM di Pilkada 2024, sempat disinggung Airlangga saat menyampaikan dukungan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilgub Sumut.
Airlangga mengatakan bahwa total ada lima partai yang telah mendukung Bobby.
Namun Airlangga hanya menyebutkan empat partai yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN.
"Dan pak Bobby ini sudah didukung oleh 5 partai, termasuk dari KIM, yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar," katanya.
Cawe cawe Jokowi di Pilkada sempat disinggung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
Ia mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Parpol KIM pada akhir Mei lalu membahas soal inflasi dan Pilkada.
Hal itu disampikan Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (14/6/2024).
Baca juga: PKS Pelajari Tawaran Kursi Bacawagub Jakarta dari Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Gibran
"Oh iya bicara namanya ketua umum parpol ketemu, bicara macam-macamlah. Tapi yang dibahas itu inflasi," kata Zulhas.
"Ya juga bicara soal Pilkada. Ga ada bicara reshuffle. Enggak ada," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.