Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta penyelenggara Pemilu di antaranya KPU, Bawaslu, serta DKPP untuk netral, berintegritas, dan menjamin hak pilih masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Hadi juga meminta agar KPU, Bawaslu, dan DKPP menjalankan tugas, dan fungsi, serta kewenangannya sesuai dengan jalurnya.

Baca juga: PKS Belum Bisa Pastikan Apakah NasDem dan PKB akan Ikut Dukung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Rabu (26/6/2024).

"KPU selaku penyelenggara Pemilihan beserta pengawas yakni Bawaslu, DKPP, dan lembaga non Bawaslu harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," kata Hadi.

Kedua, ia juga menekankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan dukungan dan fasilitas dalam penyelanggaran Pilkada.

Baca juga: Sohibul Dinilai Belum Bisa Lengkapi Anies untuk Raih Kemenangan Telak di Pilkada Jakarta

Dukungan dan fasilitas tersebut, kata dia, di antaranya dapat berupa menjamin ketersediaan anggaran dan menjamin hak pilih masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. 

"Ketiga, aparat keamanan TNI Polri selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri. Ini penting sekali," kata Hadi.

Keempat, lanjut dia, parpol dan paslon dapat mendeklarasikan komitmen taat prosedur dan mekanisme pemilihan serta mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menghindari praktik kecurangan. 

Ia juga meminta pers memastikan terkait dengan pemberitaan Pilkada 2024 dan menjaga pemberitaan yang akurat, berimbang, dan terhindar dari unsur hoaks.

Terakhir, ia menekankan terkait peran serta masyarakat. 

"Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk ikut serta untuk mengawasi jalannya Pilkada dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya," kata dia.

Baca juga: Pilkada Jakarta, PKS Terbuka Komunikasi dengan Parpol Lain Meski Resmi Usung Anies-Sohibul Iman

"Apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya tanyakan kepada yang berhak. Tidak usah didefinisikan sendiri sebelum mendengar bahwa berita ini memang A1 (akurat)," sambung dia.

Untuk itu, ia berharap setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya kendala apapun dalam pelaksanaanya.

Selain itu, ia juga berharap situasi dan kondisi pasca Pilkada juga berlangsung aman.

"Untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, tentunya stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak. Sekali lagi mutlak. Untuk apa? Harus kita jaga bersama karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan pilkada," kata dia.

"Dan kita tentunya sepakat bahwa seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2024," sambung dia.