TRIBUNNEWS.COM - Bos jalan tol sekaligus kader Golkar, Jusuf Hamka diusulkan untuk menjadi cawagub Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Adapun usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Kaesang di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Untuk mendukung tadi Mas Kaesang seandainya beliau memilih Jakarta saya siapkan kader Golkar yang udah malang melintang di infrastruktur yaitu Babah Alun," kata Airlangga

Airlangga mengungkapkan alasan Golkar mengusulkan Jusuf Hamka lantaran dianggap memiliki pengalaman dalam mengataasi kemacetan di Jakarta.

Kendati demikian, sosok yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian itu menegaskan usulan ini belum final.

Dia mengatakan masih ada waktu dua bulan sebelum pendaftaran calon untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Kita banyak punya waktu tidak terburu-buru kita akan berbasis ilmiah dan tentu kita juga harus bicara dengan KIM," pungkasnya.

Lalu seperti apa profil dari Jusuf Hamka? Berikut ulasannya.

Profil Jusuf Hamka

Dikutip dari laman Gramedia, Jusuf Hamka atau yang lebih akrab disapa Babah Alun merupakan pria kelahiran Jakarta pada 5 Desember 1957.

Dia merupakan pengusaha sukses yang memiliki perusahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Baca juga: BREAKING NEWS: Golkar Putuskan Bos Jalan Tol Jusuf Hamka jadi Cawagub Kaesang di Pilkada Jakarta

Adapun perusahaannya tersebut berperan dalam pembuatan beberapa jalan tol seperti ruas tol Ir Wiyoto Wiyono Cawang-Tanjung Priok, ruas tol Pelabuhan Ancol, ruas tol Bogor Outer Ring Road, hingga ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Selain sebagai bos CMNP, Jusuf Hamka juga menjabat di beberapa perusahaan seperti Komisaris Utama PT Mandiri Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, hingga Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia.

Sebelum sukses seperti sekarang, Jusuf Hamka pernah menempuh pendidikan tinggi tetapi tidak diselesaikan.

Dia mengaku enggan untuk menyelesaikan studi lantaran tidak suka dengan formalitas.

Adapun beberapa universitas yang pernah dia tempuh seperti Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Bisnis Administrasi Columbia College Kanada, hingga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya.

Selain di dunia bisnis, pengusaha yang merupakan anak angkat dari ulama besar Indonesia, Buya Hamka itu turut berkecimpung di dunia politik.

Kini, dia merupakan kader dari Partai Golkar dan pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai staf khusus (Stafsus) Gumiwang Kartasasmita saat masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jilid II.

Sementara terkait kekayaan yang dimiliki Jusuf Hamka, tidak diketahui secara pasti.

Namun, dia memiliki deretan mobil mewah seperti Audi Q7 yang diakuinya dibeli dengan seharga Rp 2 miliar pada tahun 2015 lalu.

Kemudian, dia juga mengoleksi mobil SUV Premium Audi E4 seharga Rp 1,25 milliar, Rolls Royce Phantom Rp 7,5 miliar, hingga Range Rover seharga Rp 3 miliar.

Pernah Tagih Utang Ratusan Miliar ke Negara

Jusuf Hamka pernah heboh di pertengahan tahun lalu ketika dirinya menagih ke pemerintah atas utang ratusan miliar rupiah terhadap perusahaan jalan tol miliknya, PT CMNP

Menurutnya, negara pernah berhutang dengan PT CMNP lewat kesepakatan atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi yaitu Bank Yama saat Indonesia dihantam krisis moneter pada tahun 1998.

Jusuf Hamka menyebut utang itu belum dibayar oleh pemerintah hingga saat ini.

Adapun utang itu sebesar Rp 78 miliar dan Rp 79 miliar.

Sementara terkait alasan utang belum dibayar lantaran adanya tuduhan perusahaan Jusuf Hamka terafiliasi dengan pemilik Bank Yamai, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Jusuf Hamka pun pernah menggugat ke MA terkait urusan utang negara ini pada tahun 2015 dan berujung dimenangkan olehnya.

Baca juga: Golkar Sebut Wacana Duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Tergantung Pertemuan Besok

Putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2 persen.

"Denda MA 2 persen per bulan. Dari 1998 ke 2023 kan 25 tahun, 25 tahun kali 12 bulan kan 300 bulan, kali 2 persen, sama dengan 600 persen,” kata Jusuf Hamka.

“Kalau pokoknya Rp179 miliar yang diakui. Jadi totalnya 6 kali bunganya ditambah 1 kali pokoknya. Jadi 7 kali Rp179 miliar, ya Rp1,25 triliun,” lanjutnya.

Jusuf menegaskan dirinya tidak bermaksud mengambil uang negara.

"Bayar saja yang fair, tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp 1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp 800 miliar saja," ucapnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reynas Abdila)

Artikel lain terkait Pilgub DKI Jakarta