TRIBUNNEWS.COM - Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio (Hensat), membuat analisis soal peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hendri Satrio menilai Anies bisa maju jika mendapat restu dari rezim atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau koalisi pendukung Prabowo Subianto. 

"Saya sampai saat ini cuma yakin kalau Anies hanya bisa maju kalau dia didorong oleh KIM," kata Hendri dalam program Overview Tribunnews, Kamis (1/8/2024). 

Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta kali ini hanya persoalan siasat untuk membiarkan Anies tak berlaga di ajang lima tahunan ini. 

"Anies nggak bisa maju, karena memang dikunci agar tidak bisa maju. Bisa nggak ada Anies ini di Pilkada, dia kena siasat saja."

"Saya belum menemukan alasan mengapa penguasa merasa perlu memberi jalan, membiarkan tiket Anies Baswedan tersedia untuk Pilgub Jakarta, sebab hal ini akan terkait dengan kalkulasi politik kompetisi di Pilpres 2029," katanya. 

Namun, jika diusung KIM, Anies harus siap dengan siapa pun wakilnya, termasuk yang digadang-gadangkan saat ini, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. 

"Pasti kalau sekarang ditawarkan, Anies sekarang bilang enggak, karena ada kaitan etika dan lain-lain kan."

"Tapi ini politik, jika satu-satunya cara maju hanya dengan Kaesang, maka Anies akan dengan teorinya dikatakan saat Pilpres kemarin, lebih baik minta maaf dari pada minta izin," tuturnya. 

Meski demikian ada opsi lain yang bisa ditempuh Anies untuk melawan KIM.

Yakni dengan menyatukan PDI Perjuangan (PDIP) dan partai yang saat ini mendukungnya di Pilkada DKI, PKS. 

Baca juga: Soal KIM Plus di Pilgub Jakarta, Golkar Harap PKS Bisa Gabung, Anies Bakal Ditinggalkan?

"Yang harus diandalkan Anies saat ini adalah seharusya bisa meyakinkan PKS dan PDIP, mereka harus duduk bertiga untuk menjelaskan siapa yang menjadi gubernur dan wakil gubernurnya," katanya. 

"Kalau PKS dan PDIP mau mengacak-acak skenario penguasa, PDIP harus setuju opsinya PKS dengan mengusung Anies dan Sohibul Iman, bingung nanti itu penguasa," lanjut Hensat. 

Kemudian skenario ketiga, Pilgub DKI bisa berlangsung tanpa Anies sebagai calon. 

"Anies bisa nggak maju, skenario paling masuk akal saat ini."

"Nasdem tiba-tiba ngomong belum tentu ajukan Anies Baswedan, terus PKB saat ini Jakarta doang. Terus PKS sekarang juga tiba-tiba saya dengar kasih deadline ke Anies kalau tidak segera memutuskan menerima Sohibul Iman jadi wakilnya, PKS akan menarik dukungannya. Terus sama siapa dong," kata Hensat. 

Diketahui, Nasdem sebelumnya memberikan sinyal batal mendukung Anies di Pilkada DKI. 

Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni menyebut keputusan partainya untuk mengusung Anies masih bisa berubah hingga pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatang.

"Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan (dukungan ke Anies) untuk pendaftaran," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia mengingatkan, para calon kepala daerah yang telah memegang rekomendasi dari NasDem masih bisa dibatalkan.

Aturan ini tidak hanya berlaku kepada Anies Baswedan saja.

"Yang udah ditetapin misalnya. Belum tentu juga. Yang ditetapin, oke, akan daftar."

"Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi. Tau-tau rekomendasi dibatalin. Who knows?," ucapnya.

Sahroni mengaku tak tahu apakah Anies sudah memperoleh surat rekomendasi dari NasDem.

Hanya saja, dirinya mengingatkan dukungan masih bersifat dinamis.

"I don't know, saya belum tau karena saya bukan Bappilu. Mana sih suratnya, mana suratnya? Gue sebagai orang NasDem aja belum tahu."

"Karena bukan di Bappilu gue, ya. Jadi, semua sangat dinamis," ungkap Sahroni.

Ia kembali mengingatkan bahwa keputusan dukungan NasDem kepada Anies masih bisa berubah.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim)