TRIBUNNEWS.COM - Peluang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kian jelas dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hal itu diketahui setelah eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi diusung Partai Golkar dan Gerindra dalam Pilkada Jabar 2024.

Apalagi, sebelumnya Demokrat membocorkan memang sejak awal Koalisi Indonesia Maju (KIM) berencana memasang Dedi Mulyadi di Jabar dan Ridwan Kamil di Jakarta.

"Jika kemudian Kang Dedi Mulyadi yang dimajukan di (Pilkada) Jawa Barat dan Kang Emil maju di Jakarta, memang sejak awal seperti itu adanya."

"Meskipun kemudian dalam perjalanan terjadi dinamika," kata Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Sabtu (3/8/2024).

Dengan putusan ini, menurut Kamhar pengusungan RK di Jakarta dan Dedi Mulyadi di Jabar merupakan proses politik yang berkemajuan.

Partai Demokrat pun, kata Kamhar, menyambut baik berita ini.

"Kami tentu saja menyambut baik jika proses dan dinamika politik yang terbangun di KIM semakin berkemajuan, apalagi jika telah mengerucut."

"Sejak awal Partai Demokrat pada posisi menunggu, siapa yang nanti akan diputuskan KIM sebagai cagub Jabar dan Jakarta," kata Kamhar.

Kini, kata Kamhar, publik tinggal menunggu secara resmi pengumuman dari KIM untuk mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai cagub pada Pilkada Jakarta dan Dedi Mulyadi sebagai cagub di Pilkada Jabar.

Baca juga: Demokrat: KIM Sudah Rencanakan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta dan Dedi Mulyadi di Jabar sejak Awal

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sendiri bahwa partainya mendukung Dedi Mulyadi menjadi calon gubernur (cagub) Jawa Barat.

"Kan kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra."

"Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana (arah dukungan). Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu," kata Airlangga saat ditemui awak media di Djakarta Theater, Jumat (2/8/2024) malam.

Keputusan ini berdasarkan pertemuan antara pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat.