TRIBUNNEWS.COM - Relawan Anies Baswedan menilai telah terjadi pembajakan demokrasi terkait fenomena borong koalisi di Pilkada Jakarta 2024 yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.

Koordinator relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan juga menilai esensi demokrasi hilang melalui borong koalisi.

Diketahui, Ridwan Kamil dan Suswono didukung menjadi pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta oleh 12 partai politik.

Yaitu Gerindra, Golkar, PKS, NasDem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebanyak 10 dari 12 partai itu memiliki kursi di DPR, selain Partai Gelora dan Garuda.

"Demokrasi kita sdh dibajak oleh partai yang tidak lebih dari 10," ungkap Iwan Tarigan, Senin (19/8/2024).

Tak cuma di Jakarta, Iwan menyebut fenomena borong koalisi juga terjadi di Pilkada Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, hingga Medan.

"Esensi demokrasi sudah hilang karena koalisi partai-partai mayoritas," ujar eks Jubir Timnas AMIN itu.

Rakyat, kata Iwan, sudah tidak diberikan tempat memilih calon pemimpinnya karena disuguhkan pemimpin yang dicalonkan tunggal.

"Kemudian rakyat disuruh memilihnya tanpa ada pilihan dan pertarungan gagasan, misi, visi, dan program kerja," ungkapnya.

Baca juga: Menerka Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta usai KIM Plus Resmi Usung Ridwan Kamil-Suswono

Pilkada Jakarta Sudah Ketahuan Hasilnya

Sementara itu, founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan dirinya tidak kaget soal hilangnya peluang Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini terkait Anies yang belum mendapatkan tiket untuk berkompetisi sementara pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tinggal menghitung hari yakni 27-29 Agustus 2024.

Menurut Burhanuddin langkah ini lantaran Anies tidak memiliki skenario.

"Saya nggak terlalu kaget, Anies seharusnya mempersiapkan skenario terburuk," kata Burhanuddin dalam wawancara di Kompas Petang, Senin (19/8/2024).

Ia menilai Anies tidak memiliki skenario selain diusung partai.

"Masalahnya Anies engga punya skenario atau plan B, misalnya jalur perseorangan nggak disiapkan termasuk plan lain misal masuk ke partai untuk memudahkan usaha mencari kendaraan," ujarnya.

Menurutnya kegagalan Anies di Pilgub DKI Jakarta tak bisa disalahkan kepada eks Mendikbud semata.

"Jadi memang tidak bisa salahkan Anies sepenuhnya. Ini ada kaitannya dengan aturan main, engga ada pembatasan maksimum koalisi, sehingga aksi borong partai terjadi. ke depan harus diperbaiki masyarakat Jakarta secara khususnya agar tidak di-fait accompli oleh elite partai," katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Ungkap Akan Lanjutkan Program Anies hingga Heru untuk Jakarta, Singgung Social Housing

Dirinya menjelaskan, selain tak berdaya karena tak mendapatkan tiket, Anies seharusnya juga tidak cuma pasrah mengandalkan partai politik.

"Anies kan engga bisa mengontrol orang lain. Yang dia bisa kontrol dirinya dan timnya, dan itu sekarang sudah telat," katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa Pilkada Jakarta saat ini mirip dengan Pilkada Solo tahun 2020.

"Sekarang kita menyaksikan skenario Solo, yaitu calon kuat Gibran saat itu didukung hampir semua partai, melawan calon yang sangat tidak kompetitif. Ini terjadi kalau kita lihat calon independen Dharma Pongrekun yang elektabilitasnya hanya 0,2 persen," kata Burhanuddin.

Untuk itu dirinya setuju dengan pernyataan Fahri Hamzah bahwa siapa pemenang di Pilgub Jakarta sudah ketahuan.

"Menurut saya nggak ada gunanya juga pilkada di Jakarta karena kita sudah tahu hasilnya. Buang-buang duit anggaran negara menggelar Pilkada, karena Ridwan Kamil dan Suswono didukung 12 partai melawan calon yang sama sekali tidak kompeten," ujarnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Wahyu Aji)