Koalisi Borongan Pilgub Jakarta Usung RK-Suswono, Relawan Anies: Demokrasi Dibajak 10 Partai
Relawan Anies Baswedan menilai terjadi pembajakan demokrasi terkait borong koalisi di Pilkada Jakarta 2024 yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Relawan Anies Baswedan menilai telah terjadi pembajakan demokrasi terkait fenomena borong koalisi di Pilkada Jakarta 2024 yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.
Koordinator relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan juga menilai esensi demokrasi hilang melalui borong koalisi.
Diketahui, Ridwan Kamil dan Suswono didukung menjadi pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta oleh 12 partai politik.
Yaitu Gerindra, Golkar, PKS, NasDem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebanyak 10 dari 12 partai itu memiliki kursi di DPR, selain Partai Gelora dan Garuda.
"Demokrasi kita sdh dibajak oleh partai yang tidak lebih dari 10," ungkap Iwan Tarigan, Senin (19/8/2024).
Tak cuma di Jakarta, Iwan menyebut fenomena borong koalisi juga terjadi di Pilkada Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, hingga Medan.
"Esensi demokrasi sudah hilang karena koalisi partai-partai mayoritas," ujar eks Jubir Timnas AMIN itu.
Rakyat, kata Iwan, sudah tidak diberikan tempat memilih calon pemimpinnya karena disuguhkan pemimpin yang dicalonkan tunggal.
"Kemudian rakyat disuruh memilihnya tanpa ada pilihan dan pertarungan gagasan, misi, visi, dan program kerja," ungkapnya.
Baca juga: Menerka Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta usai KIM Plus Resmi Usung Ridwan Kamil-Suswono
Pilkada Jakarta Sudah Ketahuan Hasilnya
Sementara itu, founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan dirinya tidak kaget soal hilangnya peluang Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024.
Hal ini terkait Anies yang belum mendapatkan tiket untuk berkompetisi sementara pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tinggal menghitung hari yakni 27-29 Agustus 2024.
Menurut Burhanuddin langkah ini lantaran Anies tidak memiliki skenario.
"Saya nggak terlalu kaget, Anies seharusnya mempersiapkan skenario terburuk," kata Burhanuddin dalam wawancara di Kompas Petang, Senin (19/8/2024).