Ia menilai Anies tidak memiliki skenario selain diusung partai.

"Masalahnya Anies engga punya skenario atau plan B, misalnya jalur perseorangan nggak disiapkan termasuk plan lain misal masuk ke partai untuk memudahkan usaha mencari kendaraan," ujarnya.

Menurutnya kegagalan Anies di Pilgub DKI Jakarta tak bisa disalahkan kepada eks Mendikbud semata.

"Jadi memang tidak bisa salahkan Anies sepenuhnya. Ini ada kaitannya dengan aturan main, engga ada pembatasan maksimum koalisi, sehingga aksi borong partai terjadi. ke depan harus diperbaiki masyarakat Jakarta secara khususnya agar tidak di-fait accompli oleh elite partai," katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Ungkap Akan Lanjutkan Program Anies hingga Heru untuk Jakarta, Singgung Social Housing

Dirinya menjelaskan, selain tak berdaya karena tak mendapatkan tiket, Anies seharusnya juga tidak cuma pasrah mengandalkan partai politik.

"Anies kan engga bisa mengontrol orang lain. Yang dia bisa kontrol dirinya dan timnya, dan itu sekarang sudah telat," katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa Pilkada Jakarta saat ini mirip dengan Pilkada Solo tahun 2020.

"Sekarang kita menyaksikan skenario Solo, yaitu calon kuat Gibran saat itu didukung hampir semua partai, melawan calon yang sangat tidak kompetitif. Ini terjadi kalau kita lihat calon independen Dharma Pongrekun yang elektabilitasnya hanya 0,2 persen," kata Burhanuddin.

Untuk itu dirinya setuju dengan pernyataan Fahri Hamzah bahwa siapa pemenang di Pilgub Jakarta sudah ketahuan.

"Menurut saya nggak ada gunanya juga pilkada di Jakarta karena kita sudah tahu hasilnya. Buang-buang duit anggaran negara menggelar Pilkada, karena Ridwan Kamil dan Suswono didukung 12 partai melawan calon yang sama sekali tidak kompeten," ujarnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Wahyu Aji)