TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Lembaga Studi Vinus, Yusfitriadi mengatakan, kunjungan Anies Baswedan ke DPD PDIP Jakarta sebagai bagian dari strateginya untuk meyakinkan PDIP.

Yakni, agar PDIP mau memberikan dukungan dan tiket Pilkada Jakarta 2024 kepada Anies.

Pasalnya, saat ini, hanya tinggal PDIP lah satu-satunya partai yang bisa mengusung Anies.

Sebab, partai lainnya, termasuk PKS yang sebelumnya mendukung Anies telah beralih dukungan ke Ridwan Kamil dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Sowannya Anies ke DPD PDIP Jakarta, sudah hampir bisa dipastikan sebagai upaya tahapan Anies untuk bisa meyakinkan PDIP agar bisa merekomendasikan dirinya untuk diusung PDIP menjadi calon gubernur Jakarta,” ujar Yusfitriadi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/8/2024).

Yusfitriadi menyebut, Anies sudah tidak memikirkan lagi partai apa yang akan mengusungnya di Pilkada Jakarta itu.

Karena menurutnya, Anies memiliki ambisi besar untuk kembali berkuasa di Jakarta.

"Saya melihat Anies itu sosok yang sangat ambisi untuk berkuasa, sehingga terkesan tidak peduli partai mana atau kekuatan mana yang bisa mengantarkannya untuk bisa berkuasa," ujar Yusfitriadi.

Dalam hal ini, Yusfitriadi menilai hubungan PDIP dan Anies sudah cukup akrab dan kemungkinan komunikasi keduanya itu berjalan lancar.

Meski demikian, ia juga mengingatkan soal pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyiratkan kekhawatiran jika PDIP mengusung Anies.

Seperti kekhawatiran dikhianati hingga khawatir soal rekam jejak Anies yang terkesan tak punya konsistensi politik dalam meraih kekuasaan.

Baca juga: Reaksi Cak Imin saat Tahu Anies Makin Dekat dengan PDIP Menuju Pilkada 2024, Didoakan Lancar

Namun, di sisi lain, Yusfitriadi melihat PDIP sangat berambisi mengalahkan kekuatan KIM, dengan dukungan yang ada di belakangnya, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Elektabilitas Anies di Jakarta pun diketahui masih tinggi, sehingga hal tersebut juga tidak bisa begitu saja diabaikan oleh PDIP.

"Sejak awal disebut-sebut KIM dengan RK (Ridwan Kamil) hanya akan bisa dikalahkan oleh sosok Anies di Jakarta," tegas Yusfitriadi.

Dengan adanya dinamika politik yang semakin kompleks tersebut, nantinya keputusan PDIP dalam menentukan calon gubernur Jakarta 2024 akan sangat menentukan peta persaingan di Ibu Kota.

Saat ini, peluang PDIP untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri semakin terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah.

Adapun, MK memutuskan untuk menurunkan threshold atau ambang batas pencalonan kepala daerah yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tiap provinsi.

Dengan mengacu pada putusan MK tersebut, maka sekarang, partai politik (parpol) atau gabungan parpol bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur sendiri, jika mendapatkan suara sebesar 7,5 persen pada Pileg Jakarta sebelumnya.

Sebelum putusan MK itu, dalam Undang-undang (UU) Pilkada mengatur syarat pengusungan harus mencapai angka 20 persen kursi DPRD suatu provinsi atau 25 persen suara sah pada Pileg sebelumnya.

Sehingga, PDIP yang hanya memperoleh 850.174 suara atau sebesar 14,01 persen di Pileg DKI Jakarta 2024 tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa berkoalisi.

Namun, kini berkat keputusan MK tersebut, PDIP bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri di Jakarta, tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain.

Anies Bicara soal Kemungkinan Jadi Kader PDIP hingga Diminta Nurut oleh Megawati

Setelah menyambangi Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024), Anies bicara soal peluang dirinya bergabung dengan PDIP.

Isu Anies menjadi kader PDIP itu mencuat setelah ia dikabarkan akan diusung partai berlambang kepala banteng moncong putih di Pilkada 2024.

Mengenai hal ini, Anies hanya menjawab, prorsesnya masih berjalan.

Dia tak menjawab apakah dirinya sudah ditawarkan untuk bergabung dengan PDIP.

"Ini masih jalan prosesnya," kata Anies, Sabtu.

Saat ini, Anies mengaku masih menunggu keputusan PDIP terlebih dahulu, baru menentukan langkah selanjutnya.

"Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Habis itu kita tentukan langkah ke depannya seperti apa," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut keputusan untuk mengusung adalah kewenangan DPP PDIP.

"Tetapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya di luar kewenangan kita," ucap Anies.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengaku, pihaknya tinggal menunggu keputusan akhir dari Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawai Soekarnoputri soal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung nantinya.

Basarah menyebut, hal itu masih berproses hingga saat ini, sebelum akhirnya pendaftaran gubernur dan calon gubernur ditutup.

Adapun, untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubenur DKI Jakarta akan dibuka pada Selasa (27/8/2024) hingga Kamis (29/8/2024).

"Kita masih punya waktu sampai tanggal 29 yang akan datang. Kita masih terus berproses."

"Kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir Ibu Megawati Sukarnoputri untuk menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan," kata Basarah kepada wartawan di Bali, Sabtu (24/8/2024).

(Tribunnews.com/Rifqah/Theresia Felisiani/Reza Deni) (Kompas.com)