Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan upaya adanya lobi hingga akhirnya mencabut dukungan kepada Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten 2024.

Lobi tersebut dilakukan pada Senin (26/8/2024) kemarin malam.

Baca juga: Golkar Tinggalkan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Banten Demi Usung Airin-Ade, KIM Pecah Kongsi?

Bahlil menyampaikan lobi itu akhirnya menghasilkan keputusan Golkar mendukung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024.

Dia mengakui ada perbedaan pendapat di internal terkait nasib Airin menjadi cagub Banten.

"Sampai dengan tadi malam, saya sebagai ketua umum partai berkewajiban untuk mengkomunikasikan ini semuanya. semua dalam kerangka kebersamaan," kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Baca juga: Tidak Seperti Golkar, PAN Ngekor Gerindra di Pilgub Jabar dan Banten

Namun, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa saja pihak yang dihubungi pada kemarin malam. Hanya saja, ia meyakini presiden terpilih RI, Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bisa memahami keputusan Golkar.

"Saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasco seorang tokoh besar di bangsa ini dan ingin mengedepankan adalah kemajuan bangsa. Perbedaan tidak untuk harus kita selalu bicarakan. Kami merasa bahwa mendukung pasangan A atau pasangan B di satu partai itu sampai dengan sekarang sudah dinamika terus," jelasnya.

Menteri ESDM itu pun menilai wajar-wajar saja jika nantinya suatu partai politik mencabut dukungan yang sudah diberikan kepada paslon tertentu. Dia pun meminta pencabutan dukungan ini tidak perlu dipertentangkan.

"Ada juga partai A sudah menggunakan rekomendasi, besok dibatalkan lagi dan itu terjadi sejak Pemilu langsung jadi ini bukan barang baru. tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan baik dan saya pikir enggak ada persoalan. Dan itu enggak perlu dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan untuk kebaikan negara yang lebih baik tapi juga khususnya untuk Provinsi Banten," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar sebelumnya sempat memutuskan untuk mengusung pasangan calon (paslon) Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024-2029. Keduanya pun sudah menerima formulir B1-KWK dari Golkar.

Formulir B1-KWK itu diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu (25/8/2024).

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pengurus DPP Partai Golkar dan Golkar Banten menyerahkan rekomendasi ini kepada Pak Cagub, Cawagub," kata Bahlil dalam siaran pers Golkar, Senin (26/8/2024).

Baca juga: BREAKING NEWS: Golkar Resmi Dukung Airin Rachmi Diany- Ade Sumardi di Pilgub Banten

Bahlil berharap Andra-Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Sebaliknya, ia pun berharap keduanya bisa mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera.

"Semoga Allah meridai perjuangan dan bisa memenangkan kompetisi ke depan," jelasnya.

Sementara itu, bakal calon Gubernur Banten, Andra Soni mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Golkar. 

"Alhamdulillah malam ini kami baru saja menerima dokumen B1-KWK dari Partai Golkar untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama kami, Andra Soni dan Pak Dimyati Natakusumah," kata Andra.

Lebih lanjut, Andra pun sudah mendapatkan wejangan dari Bahlil. Di antaranya, jika nantinya diberikan mandat, maka ia akan bersinergi dengan pemerintah pusat. 

"Alhamdulillah kami mendapat pesan-pesan dari Ketum Golkar untuk bagaimana bisa membangun Banten, bisa bersinergi dengan Pemerintahan ke depan dan Insyaallah kami akan menjalankan pesan tersebut sebaik-baiknya," jelasnya.

Dengan dukungan ini, kata Andra, pihaknya sudah menerima dukungan dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Sementara itu, ada 2 parpol yang tidak memiliki kursi DPRD juga memberikan dukungan.

"Insyaallah sudah mendapatkan dukungan 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD, dan 2 partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD," pungkasnya.