TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal tudingan terlibat dalam penjegalan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta ataupun Pilkada Jawa Barat 2024.

Jokowi menegaskan masalah pencalonan merupakan urusan partai politik.

Sementara, dirinya bukan seseorang ketua umum atau bahkan pemilik partai politik.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024) sore.

"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Jokowi memahami dirinya memang kerap dituding bermacam-macam hal.

Termasuk soal tudingan penjegalan atau menjadi penghambat kemajuan seseorang.

Terkait hal itu, Jokowi menjelaskan bahwa dalam pencalonan, selalu ada proses hitung-hitungan antara koalisi dan partai politik.

Sehingga, ada mekanisme dan proses pematangannya di lingkup intern partai.

"Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat."

"Tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ," jelas Jokowi.

'Mulyono' Biang Kerok

Diketahui, sebelumnya Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar.

Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies dari PDIP sudah berjalan lancar.

Namun, ada peran "Mulyono" dan gengnya yang beroperasi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan.