Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta dari PDIP, Pramono Anung menyatakan, dirinya bersama Rano Karno telah belanja permasalahan Jakarta.

Paling utama yang akan dibenahi di Jakarta yakni keberadaan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di lingkungan warga Jakarta.

Menurutnya, hingga hari ini tidak semua lingkungan RT/RW di Jakarta telah dilengkapi dengan kamera CCTV.

"Seperti yang saya sampaikan berulang kali, kalau kami diberikan kesempatan, kami telah belanja masalah dari hal-hal kecil yang tidak pernah kami duga. Contoh sederhananya saja, tidak semua RT RW punya CCTV," kata Pramono saat ditemui awak media di Museum MH Thamrin usai bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke, Selasa (3/9/2024).

Atas kondisi tersebut, Pramono menyatakan, dirinya bersama dengan Rano Karno akan memberikan fasilitas tersebut jika nantinya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Makanya sederhana saya sampaikan, kalau kami terpilih semua RT RW seluruh Jakarta harus punya CCTV," ujar dia.

Baca juga: Sederet Janji Terbaru RK di Pilkada Jakarta, Pertahankan Program Anies hingga Urus Persija

Menurut dia, dengan terpasangnya kamera CCTV di setiap lingkungan warga Jakarta, maka potensi kejahatan akan berkurang.

Termasuk kata dia, membatasi terjadinya bullying yang masih ditentukan di lingkup masyarakat Jakarta.

"Hal itu untuk mengurangi tingkat kerawanan, kriminalitas, bullying, dan sebagainya," tandas Pramono Anung.

Sebelumnya, Pramono Anung juga menyatakan, perlu adanya peningkatan uang atau dana operasional untuk RT/RW di Jakarta.

Kata Pramono, peningkatan dana operasional itu penting, pasalnya RT/RW menurut dia merupakan ujung tombak dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.

"Kalau lihat di lapangan apa pun namanya RT RW adalah ujung tombak, sekarang biaya operasional RT itu Rp 2 juta, RW 2,5 juta," kata Pramono.

Baca juga: Kali Ini Pramono Anung Janji Dana Operasional RT/RW di Jakarta Naik jadi Rp5 Juta

Menteri Sekretaris Kabinet RI (Seskab) itu lantas membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang sudah disepakati oleh DPRD untuk tahun 2025 sebesar sekitar Rp86 triliun.

Kata dia, sejatinya dari APBD itu cukup untuk meningkatkan dana operasional RT/RW menjadi dua kali lipat setiap bulannya.

"Kalau kami diberikan kesempatan saya langsung saja ke Bang Doel bilang biayanya hanya sekitar Rp68 miliar per bulan. Kenapa sih kalau dikeluarkan di dobelin aja kan tidak terlalu berat," kata dia.

Dengan adanya peningkatan dia kali lipat tersebut, maka nantinya uang operasional untuk RT menjadi Rp4 juta perbulan, dan RW menjadi Rp5 juta per bulan.

"Kami kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa didouble kan jadi 4 juta, RW jadi 5 juta," kata dia.

"Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak RT kita itu sekitar 30.900 sekarang ini. 894 tepatnya, RWnya 2.700 sekian," tutup Pramono.