Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu mengungkapkan masih minim partisipasi politik perempuan untuk maju dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Dirinya mengatakan saat ini masih ada stigma bahwa perempuan tidak pantas memimpin. 

Baca juga: Kasus Pembunuhan Siswi SMP oleh Anak-anak di Palembang, KemenPPPA: Pelaku Kecanduan Video Porno 

"Perempuan yang maju dalam bursa Pilkada, masih banyak yang dipertanyakan kemampuannya. Selain itu, perempuan juga masih saja mendapat stereotip sebagai orang yang tak pantas memimpin," ujar Titi melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Menuruy Titi, hal ini menjadi keprihatinan yang mendalam, karena mengecilkan kekuatan perempuan untuk memajukan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang politik.

Titi mengatakan karakteristik sistem politik Indonesia didominasi budaya patriarki, yang memandang perempuan sebagai sosok lemah dan tidak bermanfaat. 

"Padahal kehadiran perempuan di bidang politik sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan berperspektif gender. Hal-hal inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri jika berkiprah pada bidang politik,” ungkap Titi. 

Baca juga: Raffi Ahmad Jadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati di Pilkada Banten

Berbagai tantangan, kata Titi, masih harus dihadapi perempuan dalam kontestasi pilkada, diantaranya kekerasan perempuan dalam pemilu, baik kekerasan fisik maupun psikis. 

Kemudian belum adanya standar atau proses rekrutmen khusus bagi kandidat perempuan, serta belum ada partai yang mengatur program tindakan afirmatif untuk mempromosikan kandidat perempuan.

Para perempuan calon kepala daerah, kata Titi, harus memiliki gender awareness dan memerhatikan isu gender dalam kampanye Pilkada, di samping memahami isu aktual daerah dan tugas fungsi cakada.

"Keterwakilan perempuan sebagai cakada juga mewakili suara serta kepentingan perempuan dan anak. Maka dari itu, menjadi tugas kita bersama sebagai pemilih untuk memastikan apakah program yang ditawarkan cakada perempuan mampu menjawab isu perempuan dan anak di daerahnya," pungkasnya.