Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung, membuat kesepakatan politik dengan warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kesepakatan itu dibuat Pramono saat dirinya mengunjungi Kampung Bayam pada Kamis (26/9/2024) siang.

Pantauan Tribunnews.com, Pramono tiba di Kampung Bayam sekira pukul 12.55 WIB, menggunakan mobil Lexus warna hitam.

Baca juga: Dharma Pongrekun Diajak Emak-emak Makan Hingga Disuapi Donat Saat Kampanye di Lapangan Banteng

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini mengenakan kemeja lengan panjang dan celana berwarna hitam. 

Setibanya di lokasi, Pramono langsung mengunjungi warga Kampung Bayam yang sudah menunggu kedatangannya.

Menyambut kedatangan Pramono, warga langsung menyanyikan yel-yel "Jakarta Menyala" berulang kali.

Pramono lalu berdialog dengan warga. Dia didampingi dua mantan Juru Bicara Anies Baswedan, yakni Iwan Tarigan dan Mandira Bienna Elmir.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyerahkan sebuah dokumen berisikan kesepakatan politik dengan warga Kampung Bayam.

Inti dari dokumen berisikan 6 poin itu adalah Pramono dan bakal calon wakil gubernurnya, Rano Karno alias Si Doel akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam.

"Poin utamanya adalah di poin 3, nomor 3 itu menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan warga dan Pemerintah Daerah Jakarta," kata Pramono, di lokasi.

Baca juga: Dapat Nomor Urut 2, Dharma-Kun Akui Jadi Kuda Hitam di Pilkada Jakarta 2024

Namun, mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini enggan mengungkapkan secara gamblang isi kesepakatan tersebut.

Pramono menyerahkan dokumen itu kepada Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Fuqron (46), disaksikan oleh warga.

"Ini sebagai bukti saya dan Bang Doel betul-betul berkomitmen menyelesaikan persoalan Kampung Bayam," ujarnya.

Kepada warga, dia berjanji akan mengundang Perseroda PT Jakarta Propertindo (Jakpro), wali kota hingga warga untuk duduk bersama guna menyelesaikan persoalan Kampung Bayam.

"Bahkan kalau diperlukan melibatkan lembaga independen seperti LBH atau apapun, tetapi spiritnya adalah menyelesaikan persoalan bukan menambah persoalan atau kemudian menggunakan kekuasaan untuk melakukan penekanan kepada yang lemah," jelas Pramono.

Sementara, Furqon berharap Pramono bisa menunaikan janjinya apabila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Harapan utamanya, warga Kampung Bayam sebagai warga negara yang lahir di indonesia, hak-hak rakyat dikembalikan kepada rakyat," tuturnya.

Tribunnews.com mengkonfirmasi ke Fuqron mengenai 6 poin kesepakatan tersebut.

Namun, hingga kini Furqon enggan membagikan isi kesepakatan yang tertuang dalam sebuah dokumen.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan menggusur Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019.

Sebab, wilayah tersebut diklaim merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun direlokasi ke lokasi lain, termasuk Rusun Nagrak, Jakarta Utara.

Pemerintah pun mengganti tempat tinggal warga ke rusun Kampung Susun Bayam (KSB) di Jalan Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Namun, hingga kini warga belum bisa menghuni KSB karena persoalan perizinan, administrasi, tarif hunian, hingga rencana pengalihan pengelolaannya.

Rumah susun ini kembali mendapat protes dari warga ketika Jakarta dipimpin penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi.

Beda dengan Anies, Heru justru berencana merelokasi warga ke Rusun Nagrak yang ada di Cilincing, Jakarta Utara.