Kata Pramono soal RK yang Pamer Dekat dengan Prabowo: Gubernur Tak Harus Satu Kubu dengan Presiden
Pramono Anung memberikan tanggapan soal Ridwan Kamil yanng pamer kedekatan dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di debat perdana Pilkada Jakarta.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - Calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung, memberikan tanggapannya tentang cagub DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil, yang memamerkan kedekatannya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal tersebut dilakukan Ridwan Kamil saat debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).
Menurut Pramono, siapa pun yang akan menjadi Gubernur DKI Jakarta nanti, sudah seharusnya ia bisa bekerja sama dengan presiden.
Terlepas dari apapun latar belakang Gubernur Jakarta nanti, ia tetap harus bisa tunduk kepada pemerintah pusat.
"Paling penting siapa pun yang jadi gubernurnya harus bisa bekerja sama dengan Presiden."
"Jadi, tidak melihat latar belakang, tidak melihat apa pun, harus bisa bekerja sama karena dia harus taat tunduk pada pemerintah pusat," kata Pramono dilansir WartakotaLive.com, Selasa (8/10/2024).
Lebih lanjut, Pramono menegaskan sejumlah mantan Gubernur Jakarta tidak selalu memiliki hubungan yang dekat atau satu kubu dengan presiden di masanya.
Eks Sekretaris Kabinet itu kemudian mencontohkan saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2012-2014 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.
SBY memiliki latar belakang tokoh dari Partai Demokrat, sementara Jokowi berasal dari PDIP yang pada masa itu adalah oposisi di pemerintahan SBY.
Selanjutnya, ada Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022 saat Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo.
Jokowi berasal dari PDIP, sementara Anies di DKI diusung oleh Gerindra dan PKS.
Baca juga: Debat Perdana Pilkada Jakarta: Ridwan Kamil & Pramono Adu Program, Retorika RK Dinilai Lebih Baik
Meskipun Gerindra berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi, PKS adalah oposisi di era kepemimpinan Jokowi.
"Jadi, urusan transfer daerah tidak ada hubungan kedekatan atau pun urusan apa dalam kepartaian itu betul-betul profesional."
"Jakarta ini sudah terlalu lama juga yang memimpin itu biasanya bukan orang yang apa sama dengan presidennya," kata Pramono.
