TRIBUNNEWS.COM - Pihak Istana Kepresidenan kembali memastikan, dukungan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada paslon nomor urut dua di Pilkada Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi-Taj Yasin, tak melanggar aturan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Kepala Staf Presiden (KSP), M Qodari.

Qodari pun membeberkan tiga alasan untuk memastikan tak ada aturan yang dilanggar di balik dukungan Prabowo kepada Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu.

Pertama, Qodari menyebut video ungkapan dukungan Prabowo kepada  Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu dibuat pada Minggu.

"Setahu saya, Pak Prabowo memberikan dukungan itu pada hari Minggu. Jadi, ya tidak ada aturan yang dilanggar."

"Dan ada aturan juga bahwa pada hari libur, atau kalau lagi cuti, ya boleh memberikan dukungan," kata Qodari, Selasa (12/11/2024), dilansir Kompas.com.

Kedua, Qodari menegaskan, Prabowo adalah tokoh politik, mengingat hingga saat ini ia masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Sekali lagi, Pak Prabowo adalah tokoh politik. Beliau memberikan dukungan kepada calon-calon, ya sebagai Ketua Partai Gerindra."

"Semua calon bupati, wali kota, gubernur di Indonesia ini sebetulnya mendapatkan dukungan politik Pak Prabowo, karena beliau tanda tangan sebagai ketua umum partai," terang Qodari.

Ketiga, Qodari mengakui memang ada aturan soal larangan berkampanye.

Namun, aturan itu ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

Baca juga: Dukungan Prabowo untuk Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Pakar Politik Undip Sebut Kapasitas

JPPR Desak Prabowo Minta Maaf

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta maaf kepada publik atas dukungan terbuka yang disampaikannya kepada salah satu pasangan calon di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

"Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf kepada publik Indonesia mengenai intervensi kepada pelaksanaan pemilihan gubernur Jateng tahun 2024," ujar Manajer Hukum dan Advokasi JPPR, Dila Farhani, dalam keterangannya, Selasa.

Sebelumnya diketahui, dalam sebuah unggahan video di media sosial, Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menganjurkan masyarakat Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin.

JPPR menilai tindakan ini sebagai bentuk intervensi yang melanggar prinsip netralitas pemimpin negara dalam pemilu daerah.

Organisasi ini mengingatkan ihwal Prabowo sebelumnya telah berjanji untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam Pilkada 2024 ketika ia terpilih sebagai presiden. 

Namun, dukungan yang diberikan Prabowo dianggap telah melanggar komitmen tersebut.

"JPPR menilai hal tersebut mengkhianati dan melukai wajah para aktivis pro demokrasi, dan masyarakat sipil yang selama ini bersusah payah memperjuangkan serta menyuarakan kebebasan berpendapat sekaligus menjaga kemerdekaan hak sipil," ujar Dila.

Sebagai presiden, JPPR menilai Prabowo memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika politik dan netralitas, terutama dalam proses pemilu yang sedang berlangsung.

Peran kepala negara, tegas Dila, seharusnya memberi contoh dalam menjaga demokrasi yang sehat tanpa memihak.

Baca juga:  PDIP Buka Suara soal Endorse Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024

Selain meminta Prabowo untuk meminta maaf, JPPR juga menyerukan kepada seluruh masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, LSM, dan media untuk mengecam tindakan ini sebagai bentuk ketidakpatutan politik.

Mereka juga berharap pemilih tetap bijak dan kritis dalam Pilkada 2024, memastikan proses yang jujur dan adil.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Mario Christian Sumampow)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

Baca berita lainnya terkait Pilgub Jawa Tengah.