Direktur Indikator Jelaskan Hasil Surveinya di Pilkada Jateng Bisa Beda dengan SMRC
Direktur Indikator menjelaskan terkait penyebab hasil surveinya di Pilkada Jateng 2024 bisa berbeda dengan SMRC.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara
Hasilnya, perbedaan terhadap elektabilitas dua paslon yang dirlis kedua lembaga itu berbeda jauh meskipun dilakukan pada periode hampir bersamaan.
Dalam rilis survei periode 7-12 November, SMRC menyatakan elektabilitas dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi berada di angka 50,4 persen.
Kemudian elektabilitas pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen.
Hasil survei dari SMRC secara jelas memperlihatkan keunggulan dari pasangan Andika-Hendi.
Sejurus kemudian Indikator mengeluarkan hasil survei berbeda di periode yang sama yakni 7-13 November di mana elektabilitas pasangan Lutfi-Taj Yasin terekam unggul yakni di angka 47,19 persen dan pasangan Andika-Hendi di angka 43,46 persen.
Persepi Didesak Turun Tangan
Terkait perbedaan tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Kacung meminta agar Persepi juga turun tangan.
“Begini memang yang di Jakarta itu kan Persepi turun tangan ya. Ya biar fair harus turun tangan juga dong,” terang Prof Kacung, Minggu (17/11/2024).
“Sehingga jangan sampai Jakarta turun tangan tapi di Jateng ga turun tangan, kan gitu,” imbuhnya.
Prof Kacung pun berharap Persepi bertindak cepat seperti saat ada permasalahan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI di Pilkada Jakarta 2024. Di mana, Poltracking pun berujung disanksi oleh Persepi.
Dia menyatakan Persepi jangan tumpul ketika dihadapkan dengan lembaga survei yang dibina oleh anggota dewan etik, yakni Saiful Mujani yakni SMRC.
Hal ini tentunya akan mengundang kebingungan di mata publik terkait kredibilitas Persepi jika tidak memanggil SMRC dan Indikator terkait perbedaan hasil survei di Pilgub Jateng.
“Ya menurut saya harus fair dong, harus fair kepada anggota ya kalau ada datanya tinggal di ekspos aja datanya ada atau ngganya, bener atau engganya,” ujar Prof Kacung.
“Ya jangan sampai di satu daerah turun tapi di daerah lain tidak turun. Itu kan bisa melahirkan prasangka baru. Kalau memang organisasi memanggil itu kan ya harus sama sama,” tandas Prof Kacung.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Erik S)
Artikel lain terkait Pilgub Jateng 2024
