Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu mengungkapkan potensi kerugian negara akibat maraknya praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. 

Dia pun mengendus politik uang digunakan untuk mengalahkan calon kepala daerah yang diusung PDIP. 

Adian menyebut, pihaknya memantau mahalnya biaya politik untuk mengalahkan PDIP.

Di mana, terjadi ‘banjir’ bantuan sosial dan amplop jelang pencoblosan, kemarin.

"Semua ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN, ya dari APBD," kata Adian saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (28/11/2024). 

Wasekjen DPP PDIP ini juga mencurigai pada tahun depan akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi. 

Baca juga: PDIP Klaim Kemenangan Pasangan Ade Kuswara -Asep Surya di Hitung Cepat Pilkada Kabupaten Bekasi

Menurutnya, ini terjadi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024. 

Kondisi ini terjadi saat yang sama pajak dinaikan 12 persen pada awal tahun 2025.

"Pada saat yang sama juga kemudian kita mencicil hutang dan bunganya lah Rp400 triliun. Sementara kita cuma mampu meminjam Rp450 triliun. Nah semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita," kata Adian. 

Baca juga: Mengapa PDIP Tak Lagi Digdaya di Pilkada Jateng? Pengamat Ungkap Sejumlah Faktor Penyebab

Adian pun berpandangan, bahwa Pilkada justru menghadirkan masalah baru.

Padahal ajang demokrasi itu diharapkan rakyat mendatangkan solusi.

"Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat," jelasnya.