TRIBUNNEWS.COM - Isu intervensi 'Partai Cokelat' mewarnai jalannya Pilkada Serentak 2024. 

Partai Cokelat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk suara di Pilkada serentak 2024. 

Isu ini semakin menyeruak setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyuarakan dugaan kecurangan Pilkada 2024 akibat pengerahan Partai Cokelat, khusunya di Pilkada Jawa Tengah dan Sumatera Utara. 

Menurut klaim PDIP, Partai Cokelat ini dikerahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk Pilkada 2024. 

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi, PJ (penjabat) Kepala Daerah, dan "Partai Cokelat" sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi di pilkada serentak.

PDIP menuding ketiga elemen ini melakukan berbagai intimidasi ke berbagai pihak untuk memenangkan calon yang didukungnya.

"Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti." 

"Ini adalah perpaduan dari tiga aspek: ambisi Jokowi, gerakan Partai Cokelat, dan PJ Kepala Daerah. Ini menjadi kejahatan terhadap demokrasi," kata Hasto Kristiyanto dalam konfrensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (28/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki "Kandang Banteng" kini sudah bukan lagi di Jawa Tengah selepas Pilkada 2024

Ia lebih memilih menyebut Jawa Tengah adalah kandang bantuan sosial (bansos) dan kandang parcok (partai cokelat). 

Deddy Sitorus juga menyebut bahwa pelanggaran Pilkada 2024 bahkan Pilpres 2024 adalah manifestasi dari budaya politik yang oleh partainya disebut Jokowisme. 

Baca juga: Jokowi Tantang Buktikan Tudingan soal Partai Cokelat untuk Pilkada 2024: Jangan Hanya Tuduhan

Budaya Jokowisme itu menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan dalam Pemilu, termasuk pelibatan aparat kepolisian. 

Isu itu kemudian dibantah langsung oleh Jokowi dan Gerindra. 

Jokowi: Jangan Hanya Tuduhan