Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

50 Ribu Buruh akan Padati Jalan Jakarta

50.000 lebih pekerja/buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI) hari ini berdemo di Bundara HI menuju tiga tempat

Penulis: Mochamad Faizal Rizki
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in 50 Ribu Buruh akan Padati Jalan Jakarta
Mochamad Faizal Rizki
Demo Pekerja/Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) di Bundaran HI tuntut Hostum (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah), Kamis, (12/07/2012) 

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Mochamad Faizal Rizki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- 50.000 lebih pekerja/buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI) hari ini berdemo di Bundara HI menuju tiga tempat, yaitu: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Istana presiden dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Koordinator Lapangan KSPI wilayah Jakarta Dadang Jayadi, aksi damai ini sebagai respon awal atas sikap Menteru Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang memaksakan untuk menertibkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pemenakertrans) baru tenteng komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).

"Aksi damai pekerja/buruh tuntut hapus outsourcing dan upah murah ini juga dilakukan serentak di 12 provinsi/kabupaten/kota di Indonesia,"kata Dadang di Bundaran HI, (12/07/2012)

Dadang menambahkan inti dari aksi damai ini adalah gerakan HOSTUM (hapus outsourcing dan tolak upah murah). "Aksi ini merupakan penolakan atas permen 17 tahun 2005 yang sangat merugikan kaum pekerja/buruh di seluruh Indonesia," ujar  Dadang

Peraturan Menakertrans tentang KHL sangat merugikan kaum pekerja dan buruh, menurut Dadang, Penambahan jumlah jenis KHL yang semula 46 menjadi 60 masih sangat jauh dari harapan yang seharusnya jumlah jenis KHL antara 80 - 100 Jenis KHL.

"Dengan dipaksakannya penerbitan Permenakertrans baru tersebut, maka secara nominal pekerja akan tetap tidak bisa hidup layak dan terus berhutang, ini akal-akalan pemerintah yang akan terus menjalankan Politik Upah Murah,"tandasnya.

Baca juga:

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas