TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretariat DPRD DKI Jakarta sudah menyiapkan dana Rp 1.050.407.000 (Rp 1,050 miliar) untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2012-2017. Jumlah ini meningkat Rp 227,55 juta dari alokasi anggaran semula sebesar Rp 822.445.000.

Demikian diungkapkan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede, kepada Tribunnews.com di kantornya, Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Diketahui bersama, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menang atas pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara), sebagaimana hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei terhadap pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 20 September 2012 lalu.

Namun, atas hasil evaluasi dengan Komisi A DPRD yang final, maka anggaran pelantikan akan dilakukan penghematan Rp 424 juta di sejumlah pos, seperti penghapusan anggaran artis pengisi acara Rp 160 juta, paduan suara Rp 99 juta, sound system Rp 75 juta, Keroncong Tugu Rp 20 juta, penghapusan dokumentasi dan dekorasi Rp 70 juta.

"Sehingga penggunaan anggaran APBD untuk pelantikan yang disepakati dengan Komisi A adalah sebesar Rp 626.407.000," jelasnya.

Lebih lanjut Mangara mengatakan, bahwa sebenarnya dari rencana penggunaan anggaran Rp 626,4 juta itu masih bisa diupayakan dilakukan penghematan sebesar Rp 77 juta dari anggaran konsumsi awal sebesar Rp 187 juta dan penghematan untuk pos anggaran pengamanan minimal Rp 40 juta.

Dengan begitu, maka anggaran yang akan digunakan untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih sekitar Rp 500 jutaan.

Mangara mengakui penghematan anggaran pelantikan yang dilakukan pihaknya tak terlepas karena pilgub DKI ini dimenangkan oleh Jokowi yang dikenal sebagai sosok pemimpin sederhana.

"Ketika ada indikasi bahwa yang terpilih adalah Pak Jokowi dengan tema kesederhanaannya, kami juga sudah bergerak ke sana (penghematan). Kami sudah bicara ke Komisi A (bidang pemerintahan). Berdasarkan pembicaraan dengan Komisi A, anggaran yang Rp 1,050 miliar itu, disepakati pengurangan sebesar Rp 424 juta," ungkapnya.

Mangara juga mengakui pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan tim sukses Jokowi-Ahok perihal rencana pelantikan. Dan memperkirakan acara pelantikan dilakukan pada 11 Oktober atau setelah ada penetapan hasil rekapitulasi suara dari KPUD DKI Jakarta.

"Kami sudah rapat dengan instansi terkait, termasuk dengan tim sukses yang diindikasikan akan menang, karena persiapannya perlu lebih cepat lebih baik. Hanya periode ini kami baru bisa bergerak setelah menyampaikan pleno hasil penghitungan suara sekitar tanggal 3 Oktober. Setelah itu kami akan adakan rapat pimpinan gabungan, setelah pimpinan setuju, DPRD mengirimkan surat ke Presiden melalui Mendagri," paparnya.

"Yah beliau kan membawa tema kesederhanaan. Bukan berarti kalau misalnya nanti yang dilantik Pak Fauzi Bowo akan lebih mewah. Tetapi ini memang kami upayakan agar anggaran efisien," tandasnya.

Menurut Mangara, tak ada usulan khusus yang disampaikan pihak Jokowi-Ahok perihal rencana pelantikan. Namun, mereka mendukung bila dilakukan penghematan anggaran pelantikan.

"Mereka mendukung agar pelantikan dilakukan sederhana. Kan enggak mungkin mereka ikut campur. Mereka tidak usul kalau Pak Jokowi-Ahok akan pakai baju kotak-kotak. Usulannya normatif. Kalau mereka mau pakai baju kotak-kotak, enggak bisa kami tolak. Kalau mau datang pakai adat Solo pakai blangkon, yah monggo-monggo saja," kata dia.