TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Hal itu diputuskan KPUD DKI Jakarta dalam rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur di kantor KPUD DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 12, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2012).

"Menetapkan bahwa pasangan calon nomor 3 sebagai pasangan calon terpilih Pilgub DKI Jakarta Tahun 2012 putaran kedua. Berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 September 2012," kata Ketua Pokja Pemungutan Suara KPU DKI, Sumarno, di kantor KPUD DKI Jakarta.

Dari jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 6.996.951 orang, hanya 4.592.945 orang yang tetap datang menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta pada 20 September lalu.

Dalam surat keputusan nomor 32.kpts.KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Basuki mengumpulkan 2.472.130 atau (53,82 persen) suara.

Sementara pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) memperoleh 2.120.815 (46,18 persen) suara.

Meski KPUD sudah menetapkan sebagai gubernur terpilih, Jokowi harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta agar bisa dilantik menjadi gubernur.

Dan KPUD DKI Jakarta juga memberi tenggat waktu selama tiga hari bagi pasangan yang merasa tidak puas untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika terjadi gugatan, pelantikan yang semestinya berlangsung pada 7 Oktober kemungkinan akan mundur hingga November mendatang.

Tak ada sorak-sorai dan kemeriahan dalam penetapan tersebut. Baik Jokowi-Ahok maupun Foke-Nara, tak hadir dalam penetapan itu. Hanya ada sejumlah timses dari pihak Jokowi-Ahok dan wartawan di ruangan tempat pembacaan SK penetapan itu.

Namun, Jokowi sempat menemui komisoner KPUD beberapa jam sebelum dilakukan penetapan.

Kepada wartawan, Jokowi mengaku kedatangannya ke kantor KPUD ini adalah silaturahmi dengan komisioner sekaligus menanyakan nomor surat penetapan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih.

Sebab, Jokowi mengaku kerap ditanya anggota DPRD Surakarta perihal surat penetapan dirinya sebagai gubernur DKI agar bisa mengajukan permohonan berhenti diri dari jabatan Walikota Surakarta.

"Setelah penetapan, saya meenuggu suratnya, nanti saya bawa ke Solo dan saya akan sampaikan ke DPRD Solo. Senin biar ada Rapat Paripurna DPRD. Setelah rampung di Paripurna, surat saya bawa lagi ke gubernur (Jawa Tengah), ke Mendagri. Ini cepat-cepat begitu, ini kerja cepatan, karena pelantikannya tanggal 7 Oktober," kata Jokowi yang mengenakan batik cokelat.

Jokowi merasa yakin pengajuan pemberhentian dirinya sebagai Walikota Surakarta tak mendapat ganjalan di DPRD. Begitu pula di Mendagri.

"Wong saya yang dikejar-kejar, mana, mana suratnya dari KPUD Jakarta," imbuhnya.

Namun, saat kedatangannya ke KPUD DKI belum dilakukan penetapan, akhirnya Jokowi hanya berbincang-bincang dengan komisoner KPUD yang dipimpin oleh Dahlia Umar. Adalah perwakilan tim sukses Jokowi-Ahok yang mengambil surat penetapan itu.

Jokowi mengatakan dirinya tidak akan ikut atau menyaksikan langsung pihak KPUD melakukan penetapan gubernur/wakil gubernur terpilih. Ia mengaku akan berkeliling Jakarta untuk menemui sejumlah tokoh.

"Saya mau keliling dulu ke tokoh-tokoh. Pertemuan tertutup. Namanya tertutup, ya saya tidak sebarkan. Ahok ke tokoh-tokoh Jakarta Barat," ujarnya.