TRIBUNNEWS.COM – Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Semester II Tahun 2011, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi terkorup di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai Rp 721,5 miliar (Rp 721.519.140.000) dan 715 kasus.

Hasil penelitian FITRA ini tak berbeda dengan yang telah diungkap PPATK beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (1/10/2012).

Karena itulah, berdasarkan temuan BPK itu, FITRA mendesak gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2012-2017, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memasukkan "bersih-bersih" birokrasi korup dalam program 100 hari kerjanya.

"Dengan adanya kerugiaan sebesar Rp 721,5 miliar ini, (Jokowi-Ahok) bisa melakukan pergantian dan pergeseran pada kepala dinas atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kalau bisa, geser saja atau pindahkan saja ke kantor kelurahan," ujar Uchok.

Selain itu, FITRA juga meminta Jokowi-Ahok untuk menyeret anak buahnya yang terindikasi korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau Jokowi-Ahok tidak melakukan pembersihan atas birokrasinya itu, yang terjadi adalah 'gelombang badai' yang akan menyapu kepercayaan masyarakat atas hilangnya legitimasi pemerintahan Jokowi-Ahok," tandasnya.