TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jokowi menolak mengungkapkan tentang program kerja 100 harinya pasca-dilantik menjadi gubernur. Sebab, saat ini dirinya ingin fokus terlebih dulu pada menyelesaikan persyaratan administrasi pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta. Menurut Jokowi, dirinya akan menyampaikan hal itu saat pelantikan.

"Setelah itu, saya mau tunjukkan tempat mana yang kami dahulukan, program apa yang akan kami kerjakan. Biar surprise (kejutan)," kata Jokowi, Minggu(30/9/2012).

Jokowi juga akan membuat kejutan dengan melakukan perombakan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Sebelum itu, ia ingin mengenal dan menelusuri kinerja para pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya pokoknya begini, setelah pelantikan saya mau kenal semua, dengan sekda-nya, dengan walikota-nya, dengan kepala dinas, lurah, camat, semuanya. Kenalan dulu. Kok main rombak-rombak? Kenalan saja belum, baru berbicara," ujarnya.

Dia juga belum bersedia menjelaskan perihal rencana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi jajaran pejabat di Pemprov DKI Jakarta.

"Kenalan dulu dong. Kenalan dulu, yang ganteng yang mana, yang cakep yang mana, yang cantik yang mana. Iya cakep kinerjanya, cantik kinerjanya," jelasnya.

Jokowi meyakinkan, bahwa dirinya sudah punya cara, selain fit and proper test, untuk mengetahui kapabilitas para pejabat pemprov yang akan dipimpinnya.

"Saya pakai cara yang lain, saya ada juruslah. Jurusnya apa, enggak usah saya sampaikan, nanti bisa mengerti semua," tuturnya.

Bagi Jokowi, dirinya tidak perlu sampai melakukan rekonsiliasi untuk mendapat dukungan kerja dari para bawahannya nanti.

"Nanti kalau sudah kenalan, baru saya sampaikan harus berkerja seperti apa, iramanya seperti apa," kata dia.

Jokowi menginginkan birokrasi DKI Jakarta menjadi birokrasi yang melayani masyarakat. "Melayani dengan profesionalisme, kecepatan yang tinggi, senyuman yang ramah," jelasnya.

Ia berjanji bahwa dirinya akan lebih sering di lapangan untuk bertugas dibandingkan bekerja di dalam kantornya. "Nanti saja tanggal 8 Oktober, saya ajak semua (wartawan). Yang penting jangan sampai ada yang berodol (enggak kuat). Nanti sampai malam itu ikut saya terus," selorohnya.

Jokowi pun sudah siap mengembalikan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Jakarta sesuai Pasal 148 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni perangkat pemda dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

"Nanti semuanya (Satpol PP) harus sesuai tugas mereka. Hanya dengan pendekatan-pendekatan yang baik," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penerimaan PNS dan nasib pegawai tenaga honorer di lingkungan pemprov DKI akan menjadi salah satu perhatiannya nanti. "Itu harus di urus dong," ujarnya.

*Silakan klik di Sini untuk Update Tribun Jakarta Digital newspaper

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur DKI