TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Front Nasional mengaku setuju dengan program Kartu Jakarta Sehat ala Joko Widodo-Basuki T. Purnama yang diterapkan di DKI Jakarta.

Kartu Jakarta Sehat diberikan kepada warga DKI untuk berobat di Puskesmas secara gratis dan di rumah sakit dengan syarat kelas tiga.

Bambang Wirayoso, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), mengatakan pemerintah memang berkewajiban memberikan layanan kesehatan bagi warganya.

"Harusya kewajiban negara memberikan kartu sehat gratis. Saya kira Jokowi harus mendukung ini karena ini adalah kita minta seperti yang dilakukan Jokowi untuk gratis," ujar Bambang kepada Tribunnews, di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Bambang kemudian meminta agar pemerintah segera mencabut UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial) dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

"Kalau UU ini sudah jalan maka semua jaminan biar tidak untuk fakir miskin bayar. (Iuran) Kelas tiga bayar Rp. 22.500, kelas dua Rp. 40 ribu, kelas 1 Rp. 50 ribu. Bayangkan saja. Hitung per kepala. Kalau tidak bayar tidak dilayani pelayanan publik. Mau bikin STNK enggak bisa, kawin enggak bisa," ujarnya.

"Ini harus diambil alih negara untuk menjamin warganya. Kita punya hak kok jaminan dasar kesehatan. Hak dijadikan kewajiban luar biasa itu," tegasnya.

Bambang berharap gubernur DKI Jakarta itu ikut membantu mereka menghapuskan iuran BPJS. "Tapi bisa kah Jokowi menentang UU BPJS? Tanya sama Jokowi," katanya.