TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demo buruh yang selalu meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) mulai menimbulkan gesekan horizontal. Aksi demo buruh seringkali merugikan masyarakat sekitar yang merasa terganggu aktifitasnya.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Dikatakan, 60 perusahaan garmen dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing dan Marunda menyatakan sikap, maraknya aksi demo belakangan ini mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di berbagai perusahaan yang ada di dalam KBN dan berpotensi chaos.

"Konflik horizontal antara pendemo dengan pekerja industri yang ingin mempertahankan pekerjaannya dan masyarakat sekitarnya yang merasa terganggu hak-hak sipilnya. Seperti pedagang, tukang ojek dan pemilik kontrakan," ujar Sarman, Minggu (25/11/2012).

Dikatakannya, dalam berbagai kesempatan, demo buruh yang berlangsung selama ini di KBN biasanya selalu berakhir anarkis. Pendemo selalu melakukan pengrusakan sehingga memaksa sejumlah pabrik berhenti beroperasi.

"Pengusaha bersama HRD di tiap perusahaan telah menyatakan sikap terkait ketidakpuasaan atas sikap pemerintah yang tidak memberikan jaminan keamanan selama berlangsungnya demo buruh di KBN," paparnya.