TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Masalah proyek Mass Rapid Transit (MRT) belum juga jelas hingga saat ini. Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun menegaskan pihaknya tak pernah meminta subsidi tiket untuk proyek MRT pada pemerintah pusat.

Orang nomor satu di Jakarta ini mengkritik ada salah persepsi antara dirinya dengan media soal pemberitaan MRT. Menurutnya pembagian 70:30 bukan untuk subsidi tiket MRT, melainkan untuk biaya pembangunan proyek tersebut.

"Kami enggak minta subsidi. Pemerintah pusat enggak bisa dong subsidi, nanti semua daerah minta subsidi gimana? Kami kan dibebani (hutang) 58 persen, pemerintah pusat 42 persen. Saya minta jadi 70 persen pemerintah pusat, kita 30 persen," terang Jokowi, Senin (3/12/2012) di Balai Kota.

Menurutnya jika dalam pembangunan proyek MRT biaya pembangunannya dibantu pemerintah 70 persen dari total biaya, maka hutang Pemprov DKI pada Jepang tidak besar, hanya 30 persen. Dengan begitu, lanjut Jokowi, pihaknya bisa memberikan subsidi tiket MRT.

"Kalau beban (hutang) kami cuma 30 persen, tiket bisa murah karena bisa DKI subsidi. Ya subsidinya enggak gede. Paling tidak sama seperti di negara lain, syukur kalau bisa dibawahnya," cetusnya.

Seperti diketahui, pada awalnya pemerintah pusat meminjam dana untuk pembangunan MRT kepada Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar 120 miliar yen atau Rp 15 triliun. Pengembalian utang tersebut dibagi yakni Pemprov DKI sebesar 58 persen dan pemerintah pusat sebesar 42 persen.

Namun saat pergantian gubernur dari Fauzi Bowo ke Jokowi, mantan walikota Solo tersebut merasa keberatan jika Pemprov DKI harus menanggung utang pembangunan MRT sebesar 58 persen.