TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara konsep rumah susun yang dimiliki pemerintah pusat dan konsep rumah susun milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau Pemprov DKI sudah tidak ada lagi rusunami. Pemprov pun tidak menyewakan rusun," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Basuki yang akrab disapa Ahok ini mrngatakan, prinsip yang dimiliki Pemprov DKI yakni membangun rusun untuk warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah dan tergolong kurang mampu, tanpa perlu membayar biaya sewa, namun hanya membayar iuran.

Sementara, Ahok menjelaskan rusun yang dimiliki oleh pemerintah pusat yakni bersistem jual-beli, sehingga dinamakan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Karena sistemnya berbasis jual-beli, sehingga meski dinamakan sederhana, tetap saja pemiliknya orang kaya.

"Seperti kasus di (Rusun) Kalibata. Apa yang terjadi di sana? Harganya sekarang 500 juta, padahal pertama harganya cuma 150 juta. Kenapa itu terjadi? Karena yang disubsidikan itu tanah," tutur Ahok.