Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan dirinya tidak sekalipun diintervensi oleh politik atau demi kepentingan partai politik yang menaunginya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP).

"Misalnya saya punya kepentingan politik. Itu pasti saya senengnya pilih lurah camat tidak melalui lelang jabatan," ujar Joko Widodo dalam acara seminar nasional terkait Reformasi Birokrasi di Gedung BPKP Pusat, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2013).

Joko Widodo mencontohkan, apabila ia menjabat sebagai Gubernur DKI juga membawa kepentingan partai politiknya, sudah tentu ia akan memilih seorang lurah atau camat untuk mengakomodir kepentingan politiknya.

"Ya gampang contohnya. Misalnya saya panggil satu-satu. Nanti menangkan ya lima tahun lagi partaiku. Siap? Ya, jadilah lurah. Nah sama saja dengan camat. Memang yang terjadi di semua daerah seperti itu," tutur Jokowi.

Karenanya, mantan Walikota Surakarta ini memilih untuk menyeleksi lurah camat melalui sistem seleksi dan promosi terbuka jabatan lurah camat DKI Jakarta atau Lelang Jabatan yang diyakininya dapat mengurangi gangguan politik ke dalam birokrasi.

"Dan itu bisa dihilangkan kalau ada kebijakan dari menPAN dengan seleksi dan promosi terbuka. Paling tidak mengurangi ya," ucap Jokowi.