Tribunnews.com, Jakarta- Asraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E fraksi Partai Golkar, mengaku bukan pencetus interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Asraf mengaku tak tahu siapa yang pertama kali menggulirkan wacana tersebut.

"Pengumpulan tanda tangan, tapi saya nggak tahu sumbernya. Saya sendiri tak tanda tangan," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (25/5/2013).

Asraf mengaku justru ia yang memberitahu pada publik melalui sejumlah media masa bahwa ada pengumpulan tanda tangan oleh rekannya untuk mengajukan interpelasi pada gubernur. Menurut Asraf, hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD dan tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi DPRD.

Fraksi Partai Golkar, lanjut Asraf, tidak setuju atas wacana interpelasi terhadap Jokowi. "Fraksi Golkar tidak setuju, karena nggak terlibat. Karena memang bukan urusan fraksi. Interpelasi ini urusan anggota masing-masing," lanjut Asraf.

Lebih jauh, Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah tidak lagi berguna. Pasalnya, masalah tersebut telah ditangani oleh anggota Komisi E DPRD. Oleh sebab itu, Asraf mengaku akan berkomunikasi agar hak interpelasi dibatalkan.

Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut. (C18-11)