TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto menilai langkah DPRD DKI yang ingin mengajukan hak interpelasi tidak akan membuat Jokowi tersungkur.

Menurutnya, Jokowi malah akan lebih populer dengan adanya hak interpelasi tersebut. "Nama Jokowi akan semakin populer bukan malah tersungkur," kata Prijanto di Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Prijanto menuturkan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah terobosan yang baik. Justru menurutnya, langkah DPRD DKI mengajukan hak interpelasi adalah langkah yang tidak cerdas.

"Kalau dalam survei nasional, nama Jokowi diunggulkan sebesar 35 persen untuk jadi calon presiden, kemungkinan bisa jadi naik jadi 40 persen," kata Prijanto.

Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013).
Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, termasuk 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah di program KJS.

Meski demikian, banyak fraksi DPRD yang mundur dari interpelasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, hak interpelasi dapat digulirkan jika ada 15 anggota DPRD minimal dari dua fraksi yang setuju. Jika kurang dari jumlah itu, interpelasi pun gagal.