TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, harga tiket masuk Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebesar Rp 25 ribu-30 ribu, terlalu mahal.

Sehingga, katanya, PRJ tak bisa dinikmati oleh masyarakat dari semua kelas ekonomi.

Basuki juga memertanyakan kebijakan pengelola PRJ, PT JIExpo, yang memberlakukan tiket masuk kepada staf Pemprov DKI Jakarta. Mengingat, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 13,1 persen di PT JIExpo.

"Pemprov (DKI Jakarta) saja masuk juga mesti bayar, bagaimana dong," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Sementara, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar acara serupa PRJ di pelataran Monumen Nasional, dengan konsep pesta rakyat yang bisa dijangkau sebanyak mungkin orang.

"JIExpo kalau mau bikin pameran ya silakan. Orang Jakarta berhak kok kalau mau bikin expo. Kayak bikin Jakarta Great Sale saja kan," ujar Basuki.

Basuki mengaku jarang bertemu petinggi PT JIExpo, sehingga tak bisa berdiskusi langsung mengenai pengelolaan PRJ.

Menurut Basuki, ia bertemu petinggi PT JIExpo hanya ketika pembagian dividen di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya itu masuk ke wilayah mereka saja baru sekali, pas mereka bagi dividen. Itu saja saya sudah setengah marah-marah karena dividennya kecil," tutur Basuki.

Dalam pembagian keuntungan itu, Pemprov DKI Jakarta menerima Rp 1,7 miliar, sementara PT JIExpo menerima Rp 10 miliar.

PT JIEXpo merupakan perusahaan pengelola arena PRJ Kemayoran sejak 2003, sekaligus penyelenggara Jakarta Fair. (*)