Tribunnews.com, Jakarta — Para pengusaha di kawasan Pasar Minggu di Jakarta Selatan, dan Tanah Abang di Jakarta Pusat, tak akan lagi bisa "mengatur" lalu lintas di area niaga. Bersamaan dengan program di kedua kawasan, para pedagang kaki lima yang mangkal di luar pasar-pasar pun akan "dipaksa" masuk ke dalam pasar. Sementara anak-anak jalanan akan ditangkap dan diidentifikasi.

"DKI yang akan melakukan pengaturan lalu lintas. Kami tidak mau lagi yang punya bangunan di Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B, ataupun di Pasar Minggu, yang menentukan arus keluar masuk kendaraan. Sekarang kami yang tentukan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Rabu (12/6/2013). Menurut dia, mobil para pedagang yang keluar masuk dengan tidak teratur adalah sumber kemacetan di kedua kawasan.

Arus keluar masuk mobil usaha di Pasar Minggu dan Tanah Abang, kata Basuki, akan diatur ulang. Pemprov DKI Jakarta sedang membuat persiapan matang untuk mengurai kemacetan di kedua kawasan. Rencananya, program tersebut akan dilakukan bertahap.

PKL dan anak jalanan

Basuki pun berjanji akan menata pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar. Dia mengaku telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk membereskan pedagang yang ada di pinggir jalan. "Di dalam pasar itu sebenarnya masih banyak yang kosong. Kita paksa para PKL itu untuk masuk. Kalau tidak mau masuk, kita tidak akan kasih dia berdagang lagi," tegas dia.

Basuki juga mengaku telah memerintahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang berpatroli di lapangan untuk tidak mengusir anak jalanan. Namun, keberadaan anak-anak jalanan itu harus dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk diidentifikasi lebih lanjut.

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah anak jalanan itu dipekerjakan orang lain atau anak jalanan yang belajar menjadi preman-preman kecil. "Makanya kita mau tangkap dan taruh di Dinas Sosial. Kita bentuk semacam relawan yang dikoordinasi oleh Kapolsek setempat untuk pembagian shift (pemantauan)-nya," kata Basuki.